BERAU TERKINI – Kondisi kemampuan anggaran daerah yang semakin terbatas mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk lebih jeli dalam menentukan arah kebijakan anggaran.
Setiap pos belanja dinilai harus dikelola secara profesional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengatakan, dengan kondisi APBD Berau yang saat ini berada di kisaran Rp2,4 triliun, pemerintah daerah harus semakin selektif dalam menentukan program prioritas.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
“Dengan kondisi APBD yang ada sekarang, pemerintah harus memprioritaskan program-program yang benar-benar pro rakyat, terutama masyarakat yang kurang mampu,” ujar Dedy, Kamis (10/9/2026).
Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan tidak ada masyarakat miskin yang luput dari perhatian melalui program sosial yang telah disiapkan.
Kebijakan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, Dedy juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pelayanan publik.
Pemkab Berau harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan maksimal, termasuk dengan memenuhi hak-hak pegawai yang menjadi bagian penting dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintahan yang ideal akan berjalan dengan baik ketika pegawai dan masyarakat mendapatkan hak yang sesuai dengan kemampuan anggaran daerah,” jelasnya.
Menurut Dedy, pemenuhan hak pegawai bukan semata-mata berkaitan dengan kesejahteraan aparatur.
Hal tersebut juga berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dengan kondisi anggaran yang terbatas, ia menilai diperlukan pengelolaan yang tepat agar program sosial, pelayanan publik, maupun kebutuhan aparatur dapat berjalan secara berimbang.
DPRD Berau berkomitmen menjalankan kewenangannya dalam menentukan arah kebijakan anggaran secara profesional, baik dalam penyusunan APBD tahun berjalan maupun APBD 2027 mendatang.
“Kita ingin setiap pos anggaran bisa terbagi secara profesional. Termasuk bagaimana memaksimalkan kinerja sumber daya manusia pemerintahan yang ada di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (*)
