BERAU TERKINI – Bupati Berau Sri Juniarsih berencana beraudiensi dengan BPH Migas untuk meminta tambahan kuota BBM.
Kelangkaan BBM yang terjadi di Berau pada pekan lalu disebabkan oleh kendala pasokan atau distribusi.
Namun terdapat masalah lain yang menjadi penyebab BBM di Berau langka, yakni persoalan kuota BBM. Diketahui, angka kuota BBM yang diberikan untuk Berau masih di bawah angka yang diajukan oleh Pemkab Berau.
Untuk itu, Bupati Berau Sri Juniarsih berencana menemui BPH Migas untuk membahas persoalan kuota BBM.
Dia menyebut telah mengagendakan rencana audiensi dengan BPH Migas setelah kegaiatan HUT Berau atau setelah tanggal 15 September.
“Kami akan melihat waktu, mudah-mudahan setelah kegiatan hari jadi selesai kami bisa berkunjung ke Jakarta,” ujar Sri Juniarsih.
Menurut Sri Juniarsih, tujuan utama kunjungan tersebut adalah meminta dukungan pemerintah pusat agar alokasi kuota BBM untuk Berau dapat ditambah.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan kelangkaan dan antrean BBM tidak hanya berkaitan dengan besaran kuota yang diterima daerah.
Ia menilai distribusi yang tidak merata dan praktik-praktik penyalahgunaan BBM juga menjadi faktor yang harus dibenahi bersama.
“Sebanyak apa pun kuota yang diberikan kepada kita, selama pembagiannya tidak merata dan masih ada orang-orang yang curang di dalamnya, tentu persoalan ini akan tetap terjadi,” katanya.
Menurutnya, pemerataan distribusi BBM penting agar masyarakat di seluruh wilayah Berau, termasuk yang berada jauh dari pusat kota, dapat memperoleh akses bahan bakar dengan lebih mudah.
“Yang perlu kita atur adalah bagaimana pembagian BBM itu bisa merata kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau sehingga tidak terjadi antrean yang cukup panjang,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemkab Berau mengungkap selisih yang cukup besar antara kebutuhan BBM subsidi yang diusulkan daerah dengan kuota yang disetujui BPH Migas untuk 2026.
Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita mengatakan, kesenjangan kuota tersebut menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat.
Untuk jenis Pertalite, Pemkab Berau mengusulkan kuota sebesar 83.201 kilo liter (KL), namun kuota yang disetujui hanya 47.312 KL. Dengan demikian terdapat selisih 35.889 KL dari kebutuhan yang diajukan daerah.
Sementara itu, kuota Biosolar yang diusulkan sebesar 37.147 KL hanya direalisasikan sekitar 25 ribu KL. Artinya, terdapat kekurangan lebih dari 12 ribu KL dibanding kebutuhan.
“Jujur saja, gap atau kekurangan angkanya sangat jauh sekali antara yang kita butuhkan dengan yang disetujui pusat,” ujar Eva.
Ia menjelaskan, usulan kuota tersebut disusun berdasarkan data kebutuhan riil masyarakat yang berhak menerima subsidi, mulai dari pelaku UMKM, pedagang kaki lima, petani, nelayan, hingga masyarakat kurang mampu.
Menurut Eva, pemerintah daerah juga telah mengajukan permintaan penambahan kuota kepada BPH Migas melalui surat resmi Bupati Berau tertanggal 27 Juli 2026.
Namun hingga kini belum ada tanggapan dari pemerintah pusat. “Kami berharap persoalan ini dapat dikawal bersama, termasuk oleh DPRD Berau, agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
