BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau mengalokasikan total Rp4,5 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Anggaran tersebut terbagi untuk dua instansi yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendapat alokasi Rp3 miliar, sedangkan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) memperoleh Rp1,5 miliar.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan persetujuan penggunaan anggaran tersebut telah ditandatangani sebelum dirinya menjalani cuti.
“Berkas persetujuan penggunaan BTT sudah saya tanda tangani,” ujar Sri Juniarsih.
Menurutnya, anggaran BTT tersebut disiapkan untuk menunjang kebutuhan operasional selama penanganan karhutla, mulai dari logistik, bahan bakar, hingga kebutuhan tim yang bertugas di lapangan.
Dukungan anggaran tersebut menjadi bagian dari langkah Pemkab Berau memperkuat penanganan karhutla, selain mengandalkan operasi pemadaman dan upaya lain bersama pemerintah pusat.
Sri menyebut, Pemkab Berau sebelumnya juga telah melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC), pemadaman langsung di lapangan, serta koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung pengerahan armada water bombing.
Komunikasi dengan BNPB juga dilakukan untuk mendorong relokasi atau penguatan operasi water bombing ke wilayah Berau yang terdampak karhutla.
Penanganan juga diarahkan pada wilayah lahan gambut. BPBD Berau telah diperintahkan menggunakan peat injector atau nozzle suntik gambut untuk memasukkan air ke lapisan gambut yang terbakar maupun yang masih menyimpan titik panas di bawah permukaan.
Sri menjelaskan, penggunaan metode tersebut diperlukan karena kebakaran pada lahan gambut tidak selalu dapat dituntaskan hanya dengan memadamkan api di permukaan.
Titik panas yang masih berada di bawah tanah berpotensi kembali memicu kebakaran.
Di sisi lain, Pemkab Berau juga masih melakukan pembenahan terhadap persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang sebelumnya menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Koordinasi dilakukan bersama PT Pertamina Patra Niaga, Diskoperindag, dan Bagian Ekonomi Setkab Berau untuk memastikan pasokan serta distribusi BBM tetap berjalan.
“Alokasi kuota BBM secara berangsur terus tersuplai,” kata Sri Juniarsih.
Pemkab Berau juga telah mengajukan penambahan kuota BBM kepada Pertamina sebagai langkah untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Selain itu, disepakati sejumlah langkah pengendalian distribusi, termasuk pemasangan peringatan larangan pengetapan, penimbunan, pembelian berulang secara tidak wajar, dan penyalahgunaan BBM di SPBU maupun Pertashop.
Untuk kendaraan roda empat, pelayanan juga diminta lebih merata dengan batas maksimum pembelian 25 liter dalam satu kali transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertamina Patra Niaga juga diminta mengevaluasi penyaluran BBM bersubsidi di seluruh SPBU Berau, termasuk jika ditemukan pembelian tidak wajar, ketidaktepatan sasaran, maupun persoalan distribusi. (*)
