BERAU TERKINI — Wakil Bupati Berau, Gamalis, menaruh harapan besar agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta pemerintah pusat dapat mengambil langkah bijak dalam penyelesaian sengketa tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur.
Ketidakpastian batas wilayah ini menjadi hal yang tidak diharapkan oleh masing-masing daerah.
Sebab hal ini berdampak langsung dengan eksekusi program pembangunan pemerintah hingga keberlangsungan ekonomi di masing-masing daerah.
Gamalis mengaku beberapa waktu lalu sempat menerima kunjungan jajaran Pemerintah Kampung Biatan Ilir dan Kampung Biatan Ulu.
Dalam pembahasan tertutup itu, pihaknya banyak membedah serta mengulas fakta wilayah secara geografis maupun rekam jejak sejarah awal mula terbentuknya kedua kampung tersebut di Kabupaten Berau.
“Kami banyak berdiskusi soal jejak sejarah dan letak geografis,” kata Gamalis, Jumat (5/6/2026).
Sengketa tapal batas antar kabupaten ini tercatat sudah berlangsung lama hingga memakan waktu belasan tahun.
Dampak buruk yang ditimbulkan dari berlarut-larutnya masalah ini telah mengakibatkan terhambatnya program pembangunan dari pemerintah.
Bahkan, pada tingkat akar rumput, hubungan sosial antar kelompok warga di perbatasan dilaporkan mulai menjadi tegang.
Karena ada potensi konflik sosial itu, Pemkab Berau menegaskan akan berupaya kembali membangun komunikasi antar lembaga pemerintahan.
Upaya ini akan dikomunikasikan baik dengan Pemkab Kutim selaku tetangga wilayah maupun Pemprov Kaltim demi bisa mendapatkan keputusan terbaik bagi kedua daerah.
“Harapannya Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat dapat mengambil langkah yang bijak. Karena itu sudah terlalu lama masalahnya,” ucap Gamalis.
Gamalis menyebut, skema penyelesaian masalah kronis tersebut ke depan tidak akan dapat dituntaskan jika hanya mengandalkan jalur dialog secara formalitas antar birokrasi pemerintahan.
Langkah diplomasi secara politik juga dipastikan akan mulai ditempuh agar akar masalah tersebut dapat segera dituntaskan dengan cepat.
“Karena komunikasi secara politik juga dibutuhkan agar masalah ini semakin cepat selesai,” jelasnya.
Apabila tidak ada hambatan, Pemkab Berau dijadwalkan akan segera melangsungkan kunjungan ke Pemprov Kaltim untuk membahas persoalan batas daerah tersebut.
Pemerintah daerah berharap bisa segera mendapatkan jalan keluar untuk memperkuat posisi posisi tawar Pemkab Berau, terutama terkait kejelasan dokumen tapal batas yang sebelumnya dilayangkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Semoga masalah ini cepat selesai,” pungkas Gamalis. (*/Adv)
