BERAU TERKINI — Pemerintah Kabupaten Berau dituntut semakin teliti dan selektif dalam menjalankan program kerja pada 2027 mendatang.
Langkah ini wajib diambil lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau diproyeksikan bakal merosot hingga hanya menyisakan Rp2,4 triliun.
Grafik keuangan tersebut tercatat terus-menerus mengalami penurunan yang sangat drastis dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyatakan, tren efisiensi anggaran secara nasional sebagai imbas kebijakan pemerintah pusat dipastikan masih belum akan berakhir pada tahun ini.
Tren penyusutan yang signifikan ini dapat dilihat secara nyata dari jumlah APBD Berau pada 2025 yang masih berada di angka Rp5 triliun lebih.
Nilai tersebut kemudian terpangkas menyusut pada tahun ini menjadi Rp3,4 triliun.
“Tren anggaran kita terus menurun ya, tahun depan hanya setengah dari 2025,” kata Said, Kamis (4/6/2026).
Menyikapi postur anggaran daerah yang mengalami masa paceklik tersebut, pemerintah mau tidak mau harus memutar otak memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia.
Salah satu sektor belanja yang direncanakan bakal terkena imbas kebijakan efisiensi ini yakni belanja pegawai.
Said mengungkapkan, pada anggaran tahun depan terdapat kemungkinan opsi dilakukan pemotongan tunjangan pegawai yang selama ini diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Berau.
“Salah satu yang memungkinkan itu,” aku Said.
Selain menyasar belanja pegawai, jika proyeksi penurunan anggaran tersebut terbukti tepat, kemungkinan besar beberapa pelaksanaan program pembangunan prioritas pemerintah juga akan ikut terhambat.
Atas kondisi fiskal tersebut, ke depan dibutuhkan langkah penyesuaian serta perombakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun pemerintah tahun lalu.
Kondisi yang sama juga dipastikan akan berimbas langsung terhadap besaran kuota dana desa atau anggaran yang ditransfer pemerintah daerah ke setiap kampung.
“Tentu akan memengaruhi ya, apalagi pembangunan fisik,” beber Said.
Kendati tengah dihantam badai efisiensi, pihaknya memastikan pelayanan dasar publik yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak, seperti kesehatan dan pendidikan, akan tetap menjadi prioritas pemerintah yang tidak boleh diganggu gugat.
Guna membahas penyelamatan anggaran tersebut, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Berau ini menegaskan akan segera menggelar pertemuan tertutup dengan kepala daerah serta seluruh kepala OPD lainnya.
Agenda ini difokuskan untuk mempersiapkan rancangan program kerja baru yang dinilai paling sesuai dengan kapasitas sisa anggaran yang tersedia. (*/Adv)
