BERAU TERKINI — Pemerintah Kabupaten Berau menggandeng tim akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda untuk menggeber program penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).
Mereka dilibatkan secara aktif dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan melakukan diskusi langsung bersama sejumlah kepala dinas teknis di Ruang Rapat Kakaban, Kamis (4/6/2026).
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, berharap dari hasil penerbitan dokumen PJPK tersebut, pemerintah daerah memiliki buku pedoman yang jelas terkait arah kebijakan pembangunan manusia di Bumi Batiwakkal.
“Karena setiap tahun penduduk kita terus bertambah, ini yang harus diketahui sejauh mana dapat berperan untuk daerah,” ujar Said.
Menurutnya, jumlah penduduk di Berau yang saat ini tercatat mencapai 300 ribu jiwa sudah semestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah.
Kebijakan ini diambil agar ledakan pertumbuhan penduduk tersebut nantinya dapat berjalan selaras dengan peran aktif setiap insan dalam membangun SDM sekaligus infrastruktur fisik di Berau.
“Jangan penduduk kita bertambah, kita tidak tahu harus bagaimana cara memperlakukannya,” ucap Said.
Said memastikan terdapat beberapa dinas yang sengaja dilibatkan secara melekat, mulai dari DPPKBP3A, DPUPR, Disnakertrans, Dinkes, Dinsos, hingga Disdukcapil Berau.
Jajaran dinas tersebut diyakini memegang peranan kunci karena menguasai dokumen data pendukung yang valid untuk mendeteksi peta potensi SDM yang ada di Berau.
Nantinya, dari akumulasi basis data yang terkumpul tersebut, tim ahli akan mengeluarkan rekomendasi konkret terkait program-program kerja yang akan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Oleh karena itu, Said meminta agar koordinasi ini berjalan dua arah dan tidak ada instansi yang pasif.
“Jadi semua harus berperan aktif, bukan hanya tugas DPPKBP3A,” pesan Said.
Sementara itu, Plt Kepala DPPKBP3A Berau, Warji, menegaskan, pertemuan strategis ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan pleno sebelumnya yang sudah sempat bergulir pada awal Mei lalu.
Untuk diketahui, dokumen PJPK merupakan panduan strategis yang bersifat nasional dan daerah yang diinisiasi langsung Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN periode 2025–2029.
Keberadaan dokumen ini memegang peran vital sebagai bentuk operasionalisasi dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dalam rangka menyukseskan visi Indonesia Emas 2045.
“Nantinya, dari FGD ini akan dilanjutkan dengan pengisian data matrik untuk mengetahui program yang tepat untuk dijalankan nantinya,” terang Warji.
Mengenai pelibatan tim akademisi Unmul, Warji berharap para pakar tersebut dapat menjadi pihak eksternal yang objektif untuk melakukan validasi serta verifikasi menyeluruh terhadap keabsahan data yang dimiliki setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada tumpang tindih data di lapangan.
“Biar nanti rumusannya dalam matrik akan terang terkait dengan program yang akan dijalankan,” ujarnya.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unmul, Iwan Muhammad Ramdan, berterima kasih kepada Pemkab Berau karena telah memberikan kepercayaan penuh mengawal penyusunan dokumen kependudukan daerah ini.
Ia berharap besar, rekomendasi ilmiah yang nantinya akan dikeluarkan dapat menjadi penunjuk arah pembangunan bagi pemerintah dalam mengeksekusi program kependudukan di Berau.
“Kami sangat merasa terhormat karena dilibatkan dalam program ini,” pungkas Iwan. (*/Adv)
