BERAU TERKINI — Lemahnya pergerakan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dalam beberapa waktu terakhir mulai memukul perekonomian para petani mandiri di Berau.
Penurunan harga komoditas ini paling terasa dampaknya bagi para petani kecil yang menggantungkan hidupnya di wilayah pedalaman.
Salah satu petani sawit di Kecamatan Segah, Andi, mengungkapkan, penurunan harga TBS ini terjadi dalam rentang beberapa hari terakhir.
Dia menyebut, penurunan harga TBS yang awalnya di angka Rp3.130 per kilogram perlahan menyusut menjadi Rp3.055.
Tidak berhenti di situ, harga kembali merosot ke level Rp2.900, sebelum akhirnya mengalami penurunan paling parah hingga menyentuh angka Rp600 dalam dua hari.
Menurut Andi, penurunan harga sawit ini disinyalir ikut dipengaruhi sentimen pasar pasca pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pemusatan arus ekspor impor menjadi satu pintu.
Spekulasi tersebut langsung direspons secara reaktif oleh pasar tata niaga sawit.
“Itu terjadi dalam 2 hari, yang malam pertama itu betul atau enggak masih spekulasi kita juga sih, pengaruh juga dengan statementnya presiden kemarin itu, yang buka impor hanya dengan satu pintu itu,” ujar Andi kepada Berauterkini, Selasa (26/5/2026).
Meski sempat terpuruk, pada Senin malam lalu, harga dilaporkan mulai naik tipis sekitar Rp75.
Kendati demikian, para petani belum bisa memastikan apakah tren positif ini akan terus berlanjut atau justru kembali merosot dalam beberapa hari ke depan.
Di samping faktor pernyataan presiden, Andi mengaku kurang mengetahui secara pasti penyebab jatuhnya harga TBS di tingkat lokal.
Sebab, jika merujuk pada indikator pasar global, pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia terpantau masih berada dalam zona yang aman dan stabil.
Kondisi berbanding terbalik inilah yang memicu tanda tanya besar di kalangan petani mandiri.
“Kalau kita lihat harga CPO itu aman-aman saja, tapi kok TBS-nya bisa terjun bebas, kita lihat-lihat ternyata efeknya itu waktu statement-nya presiden yang mau bikin ekspor satu pintu itu lah, makanya sampai turun terjun bebas,” jelasnya.
Andi merinci data di mana awal anjloknya harga dimulai pada 14 Mei yang turun ke posisi Rp3.085 per kg.
Kemudian, pada 21 Mei, harga kembali menyusut ke angka Rp2.935. Puncaknya terjadi pada 22 Mei dengan penurunan drastis sebesar Rp600 yang langsung melempar harga ke posisi Rp2.335 per kg.
Namun, per 25 Mei, harga mulai menunjukkan perbaikan dengan naik menjadi Rp2.410 per kg dari posisi sebelumnya Rp2.300.
Para petani mengaku kesulitan memprediksi pergerakan harga ke depan karena mayoritas pabrik kelapa sapa sawit (PKS) yang menerima buah dari petani mandiri di Segah tidak mengacu pada ketetapan harga resmi Dinas Perkebunan.
Perusahaan lebih memilih menggunakan skema harga yang tertera di dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang nilainya jauh lebih murah dibanding harga ketetapan pemerintah.
Ketimpangan harga dinilai sangat menyusahkan petani karena tidak sebanding dengan biaya operasional panen yang saat ini melambung tinggi.
Pemilik kebun dengan skala kecil bahkan kerap kali tidak mendapatkan keuntungan bersih sama sekali karena pendapatan mereka habis tersedot untuk membayar biaya sewa truk, BBM, serta ongkos pengangkutan TBS menuju pabrik.
“Terus juga harga pupuk, harga racun itu tinggi semua, tapi harga TBS-nya kok loyo-loyo, malah makin parah, itu yang dampaknya ke kita,” keluh Andi.
Ia berharap Pemkab Berau bisa langsung turun tangan ke lapangan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.
Langkah cepat dinilai sangat krusial karena menyangkut hajat hidup mayoritas warga Kecamatan Segah, di mana sekitar 95 persen penduduknya mengandalkan mata pencaharian dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Meskipun sudah mengetahui risiko kerugian di depan mata, para petani mandiri mengaku terpaksa tetap memanen buah sawit mereka daripada membiarkannya membusuk di pohon dan tidak terjual sama sekali.
Para petani berharap perusahaan bersedia mematuhi dan menyamakan standar pembelian sesuai harga Disbun, meskipun ada selisih Rp400.
Bagi petani, kalkulasi sawit tidak bisa dilihat dari angka rupiah harian, melainkan akumulasi tonase yang dihasilkan saat bongkar muat.
“Rp800 atau Rp500 rupiah kalau dilihat kecil. Tapi kalau dikali ribuan ton kan besar sekali,” ungkap Andi.
Andi juga berharap pemerintah daerah agar mau bertindak sebagai mediator dan fasilitator yang menjembatani kepentingan petani dengan perusahaan sawit besar.
“Harapan kami semoga Pemkab Berau bisa memfasilitasi kami untuk menggunakan harga Disbun tadi dengan perusahaan,” pungkas Andi. (*)
