BERAU TERKINI — Potensi sektor perikanan di Kabupaten Berau tercatat sangat besar, bahkan mampu menembus pasar ekspor luar daerah.
Namun, aktivitas perdagangan komoditas laut tersebut saat ini sedang menghadapi berbagai kendala operasional yang cukup serius.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Berau sebenarnya terus mendapatkan dukungan pembinaan dari Dinas Perikanan pemerintah daerah.
Kendati demikian, intervensi tersebut dinilai belum mampu menyelesaikan masalah utama pada sistem logistik distribusi barang.
Ketua HNSI Berau, Suriadi Marzuki, menjelaskan kendala ekspor paling utama terletak pada sektor transportasi kargo udara.
Fasilitas penerbangan tersebut dulu sempat berjalan lancar, namun kini justru dilaporkan sudah tidak beroperasi lagi.
Padahal, kontribusi kekayaan laut Bumi Batiwakkal tidak hanya terbatas pada komoditas ikan tangkap segar.
Wilayah perairan Berau juga sangat produktif menghasilkan udang bermutu tinggi serta kepiting bakau berkualitas ekspor.
“Beberapa flight itu tidak lagi beroperasi, teman-teman kita kewalahan dalam bidang ekspor,” ujarnya kepada Berauterkini.
Ia mengatakan kendala struktural selanjutnya terletak pada minimnya keberadaan fasilitas pabrik es batangan di pesisir.
Kekurangan pasokan pengawet suhu tersebut menjadi bahan pertimbangan serius karena mengganggu kualitas penyimpanan hasil tangkapan.
Faktor edukasi terhadap para nelayan tradisional juga diakui masih menjadi tantangan besar bagi pengurus organisasi.
HNSI berkewajiban untuk terus membina masyarakat lokal agar lebih taat terhadap regulasi hukum yang berlaku.
Hal itu berkaitan erat dengan urusan legalitas dokumen kapal serta proses pengurusan perizinan tangkap berlayar.
Aparat berwenang memang harus melakukan penertiban secara tegas agar semua aturan perundangan dipatuhi nelayan.
Permasalahan lain yang tidak kalah krusial adalah kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi harian.
Kondisi sulit tersebut secara otomatis membuat para nelayan menjadi sangat kesulitan untuk pergi melaut.
Sumber daya laut Berau sejatinya sangat berpotensi, namun terancam sia-sia akibat mahalnya harga bakar minyak.
Persoalan pelik ini dinilai paling memukul produktivitas serta pendapatan ekonomi riil para kepala keluarga nelayan.
Demi mencari jalan keluar, HNSI Berau akan segera mencoba berkomunikasi dengan pengurus HNSI Kaltim.
Koordinasi lanjutan juga bakal dilayangkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan agar persoalan BBM segera teratasi.
“Tadi kita juga sempat sampaikan bahwa ini kesulitan BBM. Ini memang menjadi permasalahan yang cukup mendasar bagi nelayan kita,” jelasnya.
Jika opsi ekspor lewat moda penerbangan udara terkendala, maka alternatif pengiriman melalui jalur darat bukanlah solusi.
Jarak tempuh darat antarprovinsi dinilai terlalu berisiko tinggi bagi ketahanan kualitas produk ekspor perikanan.
Hal itu dikarenakan waktu perjalanan di darat yang lama akan mengakibatkan semakin memburuknya kondisi kesegaran ikan.
Akibatnya, harga jual komoditas tangkap tersebut akan jatuh bebas ketika tiba di tangan konsumen akhir.
“Ini menjadi kendala sebenarnya. Artinya untuk ekspor ikan berau sendiri memang sebenarnya berpotensi, tapi tidak bisa didukung dengan jalur distribusinya,” pungkas Suriadi. (*)
