BERAU TERKINI – Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD Kaltim melakukan manuver politik setelah bersikap mendukung bergulirnya hak angket.
Pada Senin (4/5/2026) lalu, Fraksi PAN-NasDem sejatinya telah menyatakan sikap untuk mendukung tuntutan massa untuk digelarnya hak penyelidikan.
Hak angket itu berkaitan dengan kebijakan anggaran Pemprov Kaltim yang tak linear dengan semangat efisiensi pemerintah pusat.
Saat itu, Anggota DPRD Kaltim Baharuddin Demu menegaskan dalam rapat konsultasi Ketua DPRD Kaltim, bila fraksi PAN-NasDem sepakat untuk mengusulkan hak angket.
Namun sikap itu berubah setelah Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin dimintai komentar dalam laporan Tribun Kaltim.
Erwin menyatakan PAN Kaltim memilih bersikap tenang di tengah dinamika politik yang berkembang.
Ia menjelaskan, keputusan terkait hak angket harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan dampak politik di kemudian hari.
Padahal, sejumlah kader PAN di DPRD Kaltim diketahui telah membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap hak angket.
Namun demikian, Erwin meminta para wakil rakyat dari PAN di Karang Paci sebutan DPRD Kaltim untuk meninjau ulang langkah tersebut.
Terlebih, secara internal Fraksi PAN–Nasdem disebut belum pernah menggelar pembahasan resmi terkait penggunaan hak angket.
“Kita harus berhati-hati. Jangan sampai bola panasnya nanti malah balik ke kita. Kita tidak mau latah,” ujar Erwin, Kamis (7/5/2026).
Erwin menegaskan, setiap keputusan besar yang diambil partai harus melalui kajian matang dan diputuskan dengan kepala dingin.
Secara pribadi, ia mengaku masih ingin mendalami substansi persoalan yang menjadi dasar munculnya hak angket.
Selain itu, PAN ingin memastikan tetap berada di jalur kepentingan masyarakat tanpa adanya intervensi pihak luar.
“Kita tetap pada jalur yang sudah ada. PAN itu partai yang dekat dan selalu bantu rakyat. Jadi, keputusan apa pun harus mempertimbangkan dampaknya ke masyarakat luas,” sambungnya.
Alih-alih terjebak dalam pusaran politik hak angket, Erwin justru menginstruksikan kader PAN di legislatif untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur Kaltim.
Menurutnya, pengawasan melekat jauh lebih penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit anggaran.
“Pengawasan harus diperketat, jangan asal setuju saja. Kalau kebijakannya tidak berpihak pada rakyat, ya jangan disetujui,” tegasnya.
Langkah tersebut, lanjut Erwin, sejalan dengan instruksi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, yang meminta seluruh kader partai memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan lainnya.
“Perintah Ketum sudah jelas, PAN ada di jalur rakyat. Jadi, fokus kita adalah memastikan kebijakan pemerintah tidak menyakiti hati masyarakat,” tandasnya.
