TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih, menyebutkan 20 tahun ke depan, mulai 2025 hingga 2045, Kabupaten Berau tidak lagi menjadi daerah yang menggantungkan komposisi keuangan daerah berasal dari sektor mineral dan pertambangan dan, bakal mengembangkan industri pariwisata.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah alias RPJPD 2025, nantinya Berau disusun menggunakan visi Destinasi Wisata yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sri, kala menjadi pimpinan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)  Rencana Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Berau 2025, di Gedung RPJPD Bapelitbang, baru-baru ini.

Nantinya, proposal rencana tersebut yang akan menjadi rujukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam melihat potensi pembangunan di “Bumi Batiwakkal” yang diselaraskan dengan rencana pembangunan 5 tahunan alias RPJMD.

“Sekaligus mensinergikan perencanaan pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat,” tutur Bupati Berau saat itu.

Di luar agenda tersebut, Umi Sri – akrab sapaan Bupati, menyatakan dalam proses pembangunan daerah ke depan dibutuhkan keseimbangan dalam menggali potensi sumber daya alam di Berau.

Dinginkan, banyak pihak yang ditinggalkan oleh pembangunan yang seharusnya semakin masif di “Bumi Batiwakkal” pada 20 tahun ke depan.

“Semua harus merasakan pembangunan daerah. Ini komitmen pemerintah,” ujarnya.

Dilansir sebelumnya, Sekda Berau, Muhammad Said, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah menaruh perhatian pada transformasi ekonomi dari pertambangan kepada pengembangan pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Selain itu, hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), terkait adanya tiga komoditas unggulan di Berau berupa kelapa dalam atau kelapa buah, cokelat dan jagung.

Penerapannya nanti juga dibarengi dengan perencanaan yang matang mulai hulu ke hilirnya.

“Nah, orientasi kita ke depan dari pasca tambang mengandalkan tiga komoditas itu, sektornya dari hulu ke hilir dilakukan perencanaan yang matang,” terangya.

Pemerintah diklaim percaya diri dalam proses transformasi ini. Sebab, tiga komoditas tersebut dibutuhkan dalam hal ketahanan pangan nasional. Bahkan, biji coklat menjadi komoditas ekspor yang dibutuhkan di dunia internasional.

Ditegaskan, kegiatan pertambangan Minerba dan Sumber Galian tidak akan bertahan lama.

“Kita sepakat dari pertambangan dan galian tidak akan bertahan lama jadi penyumbang terus menerus untuk APBD kita,” ungkapnya.

Menurutnya, memang harus ada sumber pendapatan baru yang tidak berorientasi kepada hasil pertambangan saja.

Sebab hal tersebut terbatas, sehingga pemerintah mulai membuka peluang untuk mengembangkan sektor lain yang menjanjikan.

“Harus ada sumber baru yang bisa menopang perekonomian kita ke depannya,” harapnya.

Meski demikian, tidak hanya menjalankan rekomendasi pengembangan komoditas unggulan, namun juga menyusun bagaimana pasca panennya.

Misalnya, dengan merencanakan kerja sama untuk menyediakan pasarnya bagi hasil dari komoditas tersebut. Sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) atau petani tidak kapok untuk bertanam kembali.

“Jadi, kita bukan memikirkan hulu saja, tapi hilir juga dipikirkan secara matang. Memang perlu waktu yang cukup lama, tapi kita konsisten untuk melakukannya,” terangnya.

Dirincikan, komoditas kakao atau cokelat sendiri Pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di Berau, bisa melakukan ekspor biji kakao hingga ke Amerika Serikat.

Dari situ, pemerintah menghitung sebagai peluang keberhasilan transsisi ekonomi yang mampu menopang kestabilan perekonomian daerah.

”Alhamdulillah, kita banyak didukung perusahaan. Kita harap lembaga lain dan industri mendukung itu. Kita lakukan berbagai usaha dan mendukung, sehingga bisa menumbuhkan pengetahuan mereka juga,” paparnya. (*/ADV)

Reporter : Sulaiman

Editor : s4h