Sangatta – Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, yang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur.
Dalam wawancara belum lama ini, Yan Ipui menegaskan bahwa tujuan akhir dari pemerintah haruslah kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, segala program dan pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyerapan anggaran yang maksimal.
Meskipun banyak program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Yan menilai hal itu masih kurang. Dia meminta pembenahan di beberapa sektor untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif.
“Salah satu contoh anggaran kita ada tapi belum maksimal dipakai, dengan Silpa kita yang masih besar, itu akan menunda kesejahteraan,” ujarnya.
Yan menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, bila infrastruktur memadai, maka aktivitas masyarakat juga dapat lebih mudah.
“Contohnya seperti ketika orang mengeluarkan hasil produksi kebun sawitnya dan itu jalannya sangat becek itu kan menghambat proses peningkatan kesejahteraan, uang ada tetapi tidak bisa pake secara maksimal. Inikan sebagian dari pada masuka-masukan yang kita berikan kepada pemerintah agar setiap tahun memperbaiki kinerja aparatur pemerintah kita secara menyeluruh,” jelasnya.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa pihaknya mencatat poin-poin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melaporkannya kepada Ketua DPRD untuk dikawal di bagian anggaran.
“Sebagai laporan saya serahkan kepada ketua DPRD yang akan mengawal lebih lanjut ke banggar, tetapi dengan rapat kerja itu sudah tertuang semua di dalam notulen rapat dan usulan prioritas OPD yang kami awasi dan setiap awal tahun kita selalu melakukan hal itu,” paparnya.
Meskipun demikian, Yan menganggap bila kualitas SDM tak memadai, anggaran sebesar apapun juga akan sia-sia. Sebab, dengan kapasitas SDM rendah akan menghambat kinerja Pemerintahan.
“Saya melihat hal ini lebih cenderung kepada kapasitas SDM kita atau kuantitas SDM kita di dinas-dinas terkait itu. Seperti yang kita tahu dibeberapa itu karena mereka tidak sempat membuat kontrak, ada juga karena keterbatasan personil yang mengelola. Hal ini yang saya lihat terjadi sehingga mepet,” tuturnya.
“Bahwa memang kemarin anggaran besar itu munculnya di perubahan, dana awal belum berjalan maksimal tetapi sudah datang lagi bahkan tahun ini akan terjadi lagi, ini sudah bulan Juli baru kita cek belum berjalan program pembangunan dan ini disebut kejadian berulang-ulang,” lanjutnya.
Yan optimis bahwa dengan program dan upaya yang dilakukan, kesejahteraan masyarakat Kutim akan semakin meningkat. (adv)
