TANJUNG REDEB – Pembangunan infrastruktur dasar masih menjadi permasalahan bagi warga pesisir selatan Berau. Mulai listrik hingga air bersih hingga kini belum dapat dirasakan di semua kampung.
Keluhan itu didapatkan Anggota DPRD Kalimantan Timur 2024-2029, Makmur HAPK, saat menggelar agenda serap aspirasi masyarakat atau reses pada masa persidangan kedua tahun ini.
Agenda reses di lima titik menuju pesisir selatan tersebut mayoritas masih mengeluhkan sulitnya warga mendapatkan hak dasar. Kendati harus berlangganan, setidaknya infrastruktur tersebut telah tersambung hingga ke kampung.
Makmur mengatakan, aspirasi tersebut akan dibawa dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Kaltim.
“Ini akan saya bawa dalam masa persidangan nanti,” ujarnya Senin (21/7/2025).
Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya.
Ia memahami jika saat ini pembangunan tersebut telah dijalankan pemerintah.
“Semoga persoalan ini dapat dituntaskan,” harapnya.
Dia menambahkan, saat ini, jaringan listrik Mahakam sedang dibangun. Berdasarkan informasi yang diterima, tahun ini jaringan tersebut sudah dapat digunakan.
Kondisi tersebut tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat pesisir. Ke depan tak ada kendala teknis yang menghambat laju pembangunan jaringan tersebut.
“Ini menjadi kabar baik, tentu akan berdampak pada perekonomian masyarakat,” tuturnya.
Bupati Berau Periode 2005-2015 ini menegaskan, wilayah pesisir menjadi kunci bertumbuhnya Berau sebagai daerah tujuan wisata.
Sebagai kawasan destinasi wisata bertaraf internasional, sudah seharusnya pembangunan infrastruktur diselesaikan.
“Jangan sampai pembangunan hanya berlangsung di kota saja,” pesan dia.
Dia pun memberikan apresiasi atas pembangunan jalan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, sudah seharusnya pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah.
Dia berharap, tahun ini jalan menuju pesisir sudah dapat dilalui, sehingga memangkas waktu tempuh untuk menuju berbagai jenis destinasi wisata yang ada.
“Jalan juga dalam masa pembangunan, ini baik untuk destinasi wisata di Berau,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Gideon Andris, menyampaikan pesan senada. Saat ini, kata dia, Berau masih terdapat daerah yang blank spot.
Jaringan listrik, air bahkan internet, belum dirasakan secara sempurna untuk di semua kampung yang ada di pesisir. Hal ini harus menjadi program prioritas pemerintah daerah ke depan.
“Ini yang harus dituntaskan ke depan,” kata Dion.
Dia pun mengapresiasi langkah PT PLN UP3 Berau yang memberikan program pemasangan KwH meter listrik bagi warga kurang mampu.
Program tersebut diharapkan dapat berlanjut. Ke depan, dia meminta perusahaan BUMN dapat mengeluarkan kebijakan pemerataan pembangunan jaringan listrik melalui sistem Mahakam.
“Ini sudah baik ya, tinggal dilanjutkan saja,” ucapnya.
Terkait air bersih, dia berharap Perumda Batiwakkal dapat memastikan kebutuhan pembangunan IPA dapat berjalan.
Pembangunan tersebut diyakini akan berdampak besar terhadap program prioritas pemerintah yang menargetkan 25 ribu sambungan rumah (SR) baru.
“Kan ada programnya, itu diseriusi dan dituntaskan,” tutupnya. (*)
