BERAU TERKINI – Rencana relokasi pemukiman warga di tepian laut Pulau Maratua memicu gelombang penolakan.
Wacana yang dilontarkan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dinilai bukan solusi tepat dalam menangani masalah abrasi di pulau terluar tersebut.
Dalam kunjungannya ke Maratua beberapa waktu lalu, Gubernur yang akrab disapa Harum itu mengusulkan agar warga di sekitar RT 02 Kampung Payung-Payung direlokasi.
Tujuannya untuk membongkar dinding turap atau tanggul batu karang yang ada saat ini guna memperluas hamparan pantai pasir putih.
“Rumah penduduk ini kita relokasi,” ujar Harum dikutip dari laman resmi Adpim Pemprov Kaltim.
Menurutnya, potensi wisata pasir putih Maratua harus lebih ditonjolkan ketimbang deretan rumah penduduk di sepanjang sempadan pantai.
Wacana ini pun langsung mendapat reaksi keras dari warga asli.
Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Batu Payung, Andriansyah, menegaskan, langkah pemerintah tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat setempat.
Andri menjelaskan, bagi warga Maratua, laut bukan sekadar pemandangan, melainkan identitas yang sudah diwariskan secara turun-temurun.
“Dari zaman nenek moyang, kami sudah tinggal di pinggir laut. Mengapa sekarang malah ingin direlokasi?” protes Andri.
Masyarakat berharap pemerintah lebih fokus pada solusi infrastruktur ketimbang pemindahan penduduk.
Saat bertemu langsung dengan Gubernur, warga mengusulkan pembangunan tetrapod atau batu pemecah gelombang untuk mengatasi abrasi tanpa harus mengusik pemukiman.
Andri memberikan saran agar penataan estetika pantai diprioritaskan di kawasan RT 01 yang menjadi pintu masuk Bandara Maratua.
Sementara untuk kawasan RT 02, pemerintah diharapkan membangun pusat kuliner untuk mendongkrak ekonomi lokal.
“Kami tidak setuju dengan rencana relokasi itu. Harapan kami, pemerintah membangun dinding pemecah ombak atau penahan abrasi agar masyarakat tetap bisa tinggal di sana,” tegasnya.
Bagi warga, menjaga keberlangsungan hidup di tepian pantai adalah harga mati, sembari tetap mendukung pariwisata melalui penataan yang lebih humanis dan partisipatif. (*)
