TANJUNG REDEB – Wacana pemekaran Berau Pesisir Selatan masih terhambat dan tampaknya hanya sebatas “mimpi.” Hingga saat ini, rencana tersebut terhalang oleh moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.
Rencana pemekaran ini sudah diusulkan belasan tahun yang lalu, bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pernah mengirimkan tim untuk meninjau kesiapan daerah pesisir selatan.
Namun, Asisten I Setkab Berau, Hendratno, menyatakan bahwa tidak ada perkembangan signifikan terkait progres pemekaran yang diinisiasi pada tahun 2006.
“Itu terkendala karena moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Pemekaran ini sudah sempat masuk dalam rancangan, tetapi belum ada kepastian,” paparnya dalam pernyataannya pada Kamis (31/10/2024).
Hendratno menambahkan bahwa moratorium tersebut terkait dengan prioritas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang saat ini menjadi fokus utama pemerintah pusat.
Meskipun beberapa daerah atau provinsi lain telah diberikan izin untuk melakukan pemekaran, Berau Pesisir Selatan belum menunjukkan tanda-tanda akan menerima kebijakan serupa.
“Sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi mengenai pencabutan moratorium dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Meskipun demikian, para pencetus dan pendukung pemekaran tetap berharap agar pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai pencabutan moratorium tersebut.
“Dengan begitu, wacana pemekaran yang telah disiapkan selama ini dapat terealisasi,” pungkasnya.(*)
