BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mempertanyakan dasar rencana pemerintah pusat yang akan memangkas anggaran transfer ke daerah pada 2026.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, bahkan menyebut alasan di balik kebijakan tersebut belum masuk akal.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan secara resmi meminta penjelasan kepada pemerintah pusat agar tidak sewenang-wenang dalam mengambil keputusan yang berdampak besar bagi daerah.
“Kami perlu menyuarakan hal ini ke pemerintah pusat agar tidak seenaknya melakukan pemangkasan tanpa perhitungan,” kata Mahyunadi, Jumat (12/9/2025).
Mahyunadi membandingkan situasi saat ini dengan pemangkasan anggaran yang pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, pada tahun 2018, alasan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sangat jelas, yaitu karena anjloknya harga minyak dunia.
Namun, untuk rencana pemangkasan kali ini, ia merasa belum ada penjelasan yang logis dari pemerintah pusat.
“Kalau sekarang belum ada penjelasan yang masuk akal,” tegas Mahyunadi.
Ia juga meragukan narasi pemerintah pusat yang menyebut perekonomian nasional sedang dalam tekanan. Menurutnya, kontribusi dari sektor batu bara yang menjadi primadona Kaltim terlihat masih sangat baik.
Akibat ketidakpastian ini, Pemkab Kutim harus menyiapkan strategi fiskal yang ketat, di mana hanya program-program berskala prioritas dan sangat mendesak yang akan diutamakan pada 2026 mendatang.
Untuk menyikapi hal ini, Mahyunadi menyatakan tidak akan bergerak sendiri dan akan membangun front bersama.
“Kami akan melakukan koordinasi bersama beberapa daerah lainnya serta pemerintah provinsi,” tutupnya. (*)
