Foto: Aktivifitas pedagang kaki lima di mawasan Jalan Pulau Derawan
TANJUNG REDEB – Pondasi ekonomi Kabupaten Berau dianggap masih sangat rapuh, sehingga dibutuhkan kerja ekstra untuk mendapatkan tambahan keuangan daerah yang berasal dari upeti alias pajak daerah di bidang industri ekonomi.
Pajak sejatinya memberikan jalan terang bagi kemandirian ekonomi di sebuah daerah. Hanya saja, kondisi tersebut tidak sama dengan kondisi ideal daerah lain yang pada umumnya menyuntik pendapatan asli daerah (PAD), untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ekonomi kita ini rapuh. Keuangan daerah masih ditopang dana perimbangan,” ungkap Wakil Bupati Berau Gamalis, saat diwawancarai awak berauterkini.co.id.
Menurutnya, pondasi ekonomi di Berau sangat rapuh. Sebab, anggaran besar yang telah diketuk beberapa waktu lalu, kebanyakan berasal dari dana bantuan provinsi dan transfer pusat.
Wabup Gamalis menegaskan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk bekerja lebih kreatif dengan konsep pemungutan pajak yang berkonsep berkeadilan.
Setiap subjek pajak, harus mendapatkan perlakuan adil, termasuk para pengusaha yang menggerakkan roda usahanya di “Bumi Batiwakkal”.
“Ada banyak objek pajak yang bisa berpotensi untuk dikumpulkan, bisa membantu perekonomian daerah,” tegasnya.
Di Berau, terdapat beberapa objek pajak yang mesti digenjot untuk memastikan kemandirian ekonomi daerah.
Diantaranya, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak hotel dan pajak hiburan.
Dari beberapa objek pajak tersebut, menurut data APBD Berau yang telah diketuk pemerintah bersama DPRD Berau, angkanya mencapai Rp4,7 triliun dan dana transfer sebesar Rp254 miliar. Sementara, Pendapatan Asli Aaerah (PAD) Berau tahun 2023 hanya mencapai Rp 254 miliar.
Untuk itu, Gamalis berpesan, agar terdapat gerak kolaborasi dan kerja sama yang apik antara subjek pajak dan pemerintah.
Dengan tertib membayar pajak, Berau ke depan tidak lagi repot dengan urusan penuntasan masalah belanja pegawai.
“Harus kerja keras, demi masyarakat Berau,” tekannya.
Ihwal sektor lain yang berpotensi, dia menegaskan, bila sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Berau menjadi salah satu sektor yang disoroti pemerintah.
Kemajuan UKM, menurut Gamalis, menjadi kunci kondisi inflasi daerah yang tetap stabil. Oleh karena itu, pemerintah telah memasukkan program UKM dalam 18 program prioritas pemerintah.
“Ekonomi kerakyatan itu jadi kunci. Makanya, Ibu Bupati Berau Sri Juniarsih, memberikan peluang besar bagi pelaku UKM untuk bisa berkembang,” Wabup Gamalis. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
