TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau agaknya akan merubah haluan pendapatan daerah dan sepertinya tidak mau lagi bergantung pada sektor pertambangan.
Pemkab Berau tengah disibukkan dengan rencana pembangunan daerah, baik itu siklus rencana kerja dan pembangunan dalam siklus setahun, lima hingga 20 tahunan.
Adapun rencana yang tengah disusun, diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 hingga 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 hingga 2030, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan RKPD Perubahan 2024.
Dalam penyusunan rencana kerja dan pembangunan daerah tersebut, terdapat agenda penting pemerintah dalam merubah garis besar daripada RPJPD untuk skala 20 tahunan itu akan mengusung transformasi ekonomi untuk tidak lagi bergantung pada sumber pendapatan sumberdaya energi tak terbarukan alias mineral dan batubara serta galian.
Sekda Berau Muhammad Said, menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah menaruh perhatian pada transformasi ekonomi dari pertambangan kepada pengembangan pertanian, perkebunan dan pariwisata.
Selain itu, hal ini merupakan tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait adanya tiga komoditas unggulan di Berau berupa kelapa dalam atau kelapa buah, cokelat dan jagung. Penerapannya nanti juga dibarengi dengan perencanaan yang matang mulai hulu ke hilirnya.
“Nah, orientasi kita kedepan dari pasca tambang mengandalkan tiga komoditas itu, sektornya dari hulu ke hilir dilakukan perencanaan yang matang,” ujarnya.
Pemerintah diklaim percaya diri dalam proses transformasi ini. Sebab, tiga komoditas tersebut dibutuhkan dalam hal ketahanan pangan nasional. Bahkan, biji coklat menjadi komoditas ekspor yang dibutuhkan di dunia internasional.
Ditegaskan, kegiatan pertambangan Minerba dan Sumber Galian tidak akan bertahan lama.
“Kita sepakat dari pertambangan dan galian tidak akan bertahan lama jadi penyumbang terus menerus untuk APBD kita,” ungkapnya.
Menurutnya, memang harus ada sumber pendapatan baru yang tidak berorientasi kepada hasil pertambangan saja. Sebab, hal tersebut terbatas, sehingga pemerintah mulai membuka peluang untuk mengembangkan sektor lain yang menjanjikan.
“Harus ada sumber baru yang bisa menopang perekonomian kita kedepannya,” tuturnya.
Meski demikian, tak hanya menjalankan rekomendasi pengembangan komoditas unggulan, namun juga menyusun bagaimana pasca panennya.
Misalnya dengan merencanakan kerja sama untuk menyediakan pasarnya bagi hasil dari komoditas tersebut. Sehingga, Sumber Daya Manusia (SDM) atau petani tidak kapok untuk bertanam kembali.
“Jadi, kita bukan memikirkan hulu saja, tapi hilir juga dipikirkan secara matang. Memang perlu weaktu yang cukup lama, tapi kita konsisten untuk melakukannya,” terangnya.
Dirincikan, komoditas kakao atau cokelat sendiri Pemerintah Kabupaten Berau bekerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di Berau, bisa melakukan ekspor biji kakao hingga ke Amerika Serikat.
Dari situ, pemerintah menghitung sebagai peluang keberhasilan trasnsisi ekonomi yang mampu menopang kestabilan perekonomian daerah.
”Alhamdulillah, kita banyak didukung perusahaan. Kita harap lembaga lain dan industri mendukung itu. Kita lakukan berbagai usaha dan mendukung. Sehingga bisa menumbuhkan pengetahuan mereka juga,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany Triariani, menerangkan bahwa penyusunan sudah dilakukan sejak 2023 untuk penyusunan perencanaan awal (Renwal) pada dokumen RPJPD 2025 hingga 2045.
Saat inipun penyusunan masih berjalan, dimana tahun ini dilakukan penyusunan dan rancangan akhir yang nantinya harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) selambat-lambatnya Agustus 2024 mendatang.
“Tahun lalu ‘kan perencanaan awal, sekarang proses penyusunan dan rancangan akhir dan harus di Perda-kan Agustus 2024,” terangnya belum lama ini.
Setelah penyusunan dan rancangan akhir selesai, RPJPD 2025 hingga 2045 itu, akan dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk menyelaraskan program kerja.
Sehingga selaras ketika dilaksnakan nantinya. Proses ini penting untuk penyelarasan rencana kerja untuk masa 20 tahun kedepan.
“Ini nanti akan dikonsultasikan ke provinsi lagi. Tahapannya sesuai instruksi Mendagri harus begitu, harus selaras dengan provinsi,” jelasnya.
Renny-sapaan akrabnya mengatakan, bahwa garis besar daripada RPJPD untuk skala 20 tahunan itu akan mengusung transformasi ekonomi untuk tidak lagi bergantung pada sumber pendapatan mineral dan batubara serta galian.
“Kami masih kearah ekonomi berkelanjutan, jadi transformasi ekonomi,” tegasnya.
Selama ini, Berau selalu bergantung pada sumber pendapatan Mineral dan Batubara (Minerba) yang sewaktu-waktu akan habis dan tidak bisa diperbaharui.
Sehinga, pemerintah harus merubah sudut pandang melihat potensi lain yang bisa menjadi penopang ekonomi Kabupaten Berau.
“Selama ini ‘kan kontribusi terbesar kita masih tambang, sehingga kita perlu trasnformasi ekonomi kearah pariwisata dan pertanian,” tandasnya. (*)
Reporter : Sulaiman
Editor : s4h
