Foto: Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau Abdul Waris
TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris, mengaku miris mengingat air bersih dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Batiwakkal belum mengalir secara maksimal di Kecamatan Bidukbiduk.
Padahal katanya, pipa sudah dipasang dari ujung Teluk Sulaiman hingga ujung Tanjung Prepat.
“Pipa ini pun sudah diganti tiga kali, terakhir tahun lalu dianggarkan Rp 7 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun sudah 30 tahun air tidak pernah mengalir,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau Abdul Waris.
Waris pun mempertanyakan latar permasalahan yang dihadapi Perumda Air Minum Batiwakkal, hingga masyarakat di kecamatan itu tidak menikmati air minum seperti di daerah lain.
“Jadi, pipa ini sudah berganti mulai saya SD. Sampai sekarang tidak jalan. Kemarin sudah dianggarkan karena airnya payau, kalau tidak salah dibendung itu air asin di Teluk Sulaiman. Nah, sudah selesai ini di PU-nya. Tinggal apa masalahnya? Kenapa tidak jalan?” ucapnya heran.
Akibat air yang tidak mengalir itu, masyarakat yang tinggal di daerah pesisir akhirnya lebih memilih untuk menggali sumur bor menggunakan Alokasi Dana Kampung (ADK) daripada menunggu perhatian pihak Perumda Batiwakkal.
Persoalan itu membuat Waris curiga, bahwa pembangunan air selama ini hanya sekadar proyek menghasilkan keuntungan finansial, daripada upaya negara khususnya pemerintah daerah menyejahterakan rakyatnya di bidang kebutuhan dasar akan air bersih.
“Kalau tidak lagi jalan, nanti saya khawatir tiga tahun mendatang ada lagi proyek ganti pipa. Ini ganti pipa, ganti pipa, tapi airnya tidak pernah kita nikmati,” tegasnya.
Hal ini katanya sungguh miris, karena masyarakat yang tinggal di kecamatan itu sudah mencapai ribuan orang. Jika air tidak mengalir karena persoalan tarif, maka Waris yakin bahwa masyarakat sudah mampu membayar. Bahkan, bila tarif air dinaikkan.
“Kenaikan tarif itu sebenarnya kesalahan narasi saja. Kalau kita tidak naikkan kita gabung ke Perumda Batiwakkal. Ini kalau kita naikkan supaya di kampung-kampung itu bisa mengalir, saya setuju kenaikan tarif itu,” jelasnya.
Selain itu, apabila kenaikan tarif air itu dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, maka masyarakat di kampung-kampung menurutnya juga tidak akan keberatan.
“Ya kita menaikan tarif itu supaya masyarakat di kampung-kampung bisa menikmati air bersih juga. Bukan hanya di kota. Karena kalau tidak, air bersih ini akan jadi proyek terus,” pungkasnya.(*adv)
