BERAU TERKINI – Peningkatan infrastruktur jalan yang menghubungkan Berau dengan Tanah Kuning, Kalimantan Utara, kini menjadi catatan penting dalam agenda pembangunan di Kecamatan Pulau Derawan.
Urgensi tersebut mencuat saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Pulau Derawan, Rabu (11/2/2026).
Camat Pulau Derawan, Samsuddin, menegaskan, pembangunan akses ini bersifat sangat strategis karena akan menjadi penunjang utama kunjungan wisata menuju Pulau Derawan melalui jalur darat.
“Ini sangat strategis, semoga dapat direalisasikan,” ujar Samsuddin.
Ia mengungkapkan, diperlukan pembangunan jalan sepanjang 45 kilometer dari Tanjung Batu untuk dapat menyambungkan kawasan tersebut secara utuh.
Menurutnya, realisasi proyek besar ini membutuhkan komunikasi intensif antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang diharapkan dapat dijembatani oleh Pemerintah Kabupaten Berau.
Selain infrastruktur jalan trans, Samsuddin melaporkan terdapat 93 usulan prioritas yang telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Seluruh usulan tersebut merupakan hasil kurasi mendalam dari proses Musrenbang tingkat kelurahan dan kampung.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah permintaan perbaikan rumah dinas camat yang kondisinya saat ini lebih rendah dari permukaan jalan, sehingga sering diterjang banjir rob.
Kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian utama, terutama mengenai pembangunan jaringan air bersih dari Kampung Merancang hingga ke Tanjung Batu.
Mengingat sebagian besar warga masih bergantung pada sumur bor dan tadah hujan, penyediaan air bersih dianggap sebagai prioritas yang tidak bisa ditunda.
“Semoga tahun depan bisa direalisasikan,” harap Samsuddin.
Merespons berbagai aspirasi tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih, memastikan setiap usulan dari kampung telah tercatat secara resmi.
Namun, ia mengingatkan masyarakat bahwa perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang ada.
“Kami fokus juga untuk pembangunan di sini, karena Derawan masuk KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional),” kata Sri Juniarsih.
Mengingat keterbatasan anggaran pada tahun ini, Sri Juniarsih menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mengakselerasi pembangunan melalui dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL).
Ia meminta seluruh perusahaan, baik di sektor pertambangan, perkebunan, maupun perbankan, untuk mengelola dana tersebut secara transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
“Tahun ini saya wajibkan perusahaan untuk aktif berkontribusi,” tegas Bupati Berau dua periode tersebut.
Sebagai langkah serius dalam pengawasan, Pemkab Berau bahkan telah menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal penyaluran dana CSR agar tepat sasaran.
“Ini bukan ancaman, tapi agar kita berikan hak secara bertanggung jawab ke masyarakat,” pungkasnya. (*)
