TANJUNG REDEB – Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyampaikan capaian positif pemerintah selama tiga setengah tahun belakangan ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sebagai daerah kabupaten yang berkembang. Ini menjadi ukuran pembangunan 20 tahun mendatang
Penyampaian itu, ungkapkan Bupati Sri, ketika menghadiri undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau dalam agenda rapat paripurna, pada Senin (24/6/2024).
Dalam rapat para tamu terhormat itu, bupati dimintai tanggapan atas proses Raperda yang sedang digodok dewan.
Diantaranya, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025/2045. Kemudian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 lalu.
Kemudian, menanggapi penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Berau terhadap Raperda ketahanan pangan, kemudahan penanaman modal lalu desain besar pembangunan kependudukan di “Bumi Batiwakkal”.
Umi Sri mengatakan, saat ini arah pembangunan Berau yang tertuang dalam RPJPD 2025/2045 telah disusun berdasarkan situasi riil dari pembangunan di “Bumi Batiwakkal” di berbagai sektor.
Mulai dari indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, hingga penurunan emisi gas rumah kaca dari 2011 sampai 2023 yang datanya diambil dalam per lima tahun.
“Dalam dokumen RPJPD itu, kami sampaikan secara detil visi pembangunan 20 tahun yang akan datang,” ucapnya dalam pidato sambutan itu, kepada para tamu kehormatan rapat paripurna.
Secara garis besar, kemajuan itu dapat dinilai dari masuknya Berau sebagai daerah termaju di seluruh Indonesia.
Umi menyebut, pada 2023 Berau mencatatkan poin IPM sebesar 76,71 persen. Menempatkan Berau di posisi teratas sebagai kabupaten paling maju di daratan tanah Kalimantan.
“Angka itu lebih tinggi dari skor nasional, 74,39 persen,” kata Umi.
Selain menyajikan data statistika daerah, pihaknya juga telah mencantumkan dokumen proyeksi kependudukan, kebutuhan listrik, air, infrastruktur, sanitasi, pengolahan sampah hingga kebutuhan pangan.
“Semua tersaji dalam dokumen RPJPD,” tuturnya.
Umi juga menyampaikan, dalam proses pembangunan “Bumi Batiwakkal” pada 20 tahun lalu, dalam dokumen RPJPD 2006/2026, didapatkan beberapa evaluasi yang didapat dari rumusan permasalahan jangka panjang.
Diantaranya, pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuaktif dan didominasi dari sektor sumber daya tidak terbarukan. Kemudian, belum meratanya pembangunan infrastruktur berkualitas.
Lalu, belum optimalnya reformasi birokrasi yang jadi ujung tombak pelayanan publik, rendahnya daya saing dan kualitas SDM.
Selanjutnya, penerapan prinsip pengentasan kemiskinan secara berkeadilan dan ancaman lingkungan hidup dan kebencanaan yang masih tinggi.
“Ini yang harus dibenahi untuk 20 tahun yang akan datang, agar Berau tetap bisa bertahan sebagai daerah penyangga IKN,” bebernya.
Umi juga menyampaikan, 7 isu strategis jangka panjang yang bakal dihadapi Berau di masa yang akan datang.
Seperti keharusan melakukan pembangunan pariwisata yang bertaraf internasional. Kemudian pembangunan agro industri berbasis pengetahuan dan teknologi, percepatan pembangunan sarpras sebagai wilayah penyagga IKN.
Dilanjut dengan pemerintahan yang profesional dan akuntabel, pertumbuhan penduduk dan optimalisasi bonus demografi, pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.
“Ini tantangan yang harus diselesaikan ke depan,” ujarnya.
20 tahun yang akan datang, Berau diharapkan dapat sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang di nasional dan Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan lebih jeli untuk melihat potensi dan tantangan global yang akan datang.
Karenanya, dalam dokumen RPJPD Berau 2025/2045 disusun dengan tema besar ‘Berau sebagai Destinasi Wisata Terkemuka yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan’.
“Semoga dari rumusan ini dapat menjadi arah pembangunan Berau di masa yang akan datang,” harapnya. (*/ADV)
