BERAU TERKINI – Kabupaten Berau berada di persimpangan jalan untuk menjadi daerah yang mandiri saat kini berusia 72 tahun. Sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, Berau sangat rentan terhadap berbagai risiko.
Selama puluhan tahun, Berau sangat ketergantungan terhadap sektor pertambangan, terutama batu bara. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berau didominasi oleh sektor pertambangan dengan kontribusi yang sangat signifikan. Hal ini menciptakan beberapa kerentanan utama, di antaranya kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas, isu lingkungan dan sosial, serta sumber daya yang tidak terbarukan.
Dalam beberapa kesempatan, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyatakan fokus pemerintah untuk mulai melakukan transisi ekonomi dari pertambangan untuk beralih ke sektor non-tambang, seperti pariwisata, ketahanan pangan, maupun UMKM.
Wacana transisi ekonomi ini sudah dibahas sejak era kepemimpinan Bupati Berau 2005-2015, Makmur HAPK. Lalu, kembali dibahas saat Bupati 2015-2020, Muharram, menjabat. Kemudian, wacana ini dilanjutkan di era Sri Juniarsih.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau 2025–2030 yang merupakan landasan kebijakan untuk lima tahun ke depan, dijelaskan visi “Mewujudkan Berau yang Maju, Unggul, Berkelanjutan, Makmur dan Sejahtera”. Visi ini dijabarkan ke dalam beberapa misi, yang secara spesifik menyoroti diversifikasi ekonomi.
Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan yang siap menghadapi tantangan ekonomi baru. Kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor non-tambang.
Ketiga, percepatan dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan potensi ekonomi daerah dengan memberdayakan masyarakat secara adil dan merata. Keempat, penguatan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Kelima, pengembangan sektor pariwisata dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemkab Berau memiliki beberapa strategi kunci. Berau mengandalkan potensi pariwisata bahari yang luar biasa, terutama di Kepulauan Derawan dan sekitarnya. RPJMD ini menjadikan pariwisata sebagai prioritas utama dan Berau ditetapkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata nasional.
Fokusnya adalah membangun infrastruktur, meningkatkan promosi, dan memberdayakan masyarakat lokal agar dapat berpartisipasi aktif dalam industri pariwisata.
Pemkab Berau juga melihat UMKM sebagai pilar penting untuk menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan mandiri. Strategi yang dijalankan antara lain pendampingan dan pelatihan, akses permodalan, dan peningkatan literasi keuangan.
Selain itu, diversifikasi ekonomi juga mencakup revitalisasi sektor pertanian dan perkebunan. Berau berupaya untuk tidak hanya bergantung pada kelapa sawit, tetapi juga pada komoditas lain yang memiliki nilai tambah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Rencana transisi ekonomi pun telah dimasukkan sebagai program strategis pembangunan Kabupaten Berau 20 tahun ke depan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dua sektor utama yang didorong untuk bisa mengurangi ketergantungan terhadap industri ekstraktif adalah ekowisata dan agro industri.
Sayangnya, dalam jangka 20 tahun tersebut, Pemkab Berau tidak menargetkan angka yang maksimal untuk mewujudkan mimpi transisi ekonomi. Sebagai contoh, kontribusi pariwisata terhadap PDRB dalam RPJPD 2025-2045 hanya ditargetkan naik dari 1,93 persen pada 2025 menjadi 5,76 persen pada 2045. Artinya dalam 20 tahun ke depan, Pemkab Berau hanya berani menargetkan pertumbuhan pariwisata sebesar 3,83 persen.
Sri Juniarsih menjelaskan, rencana besar pemerintah untuk melakukan transisi ekonomi ke sektor pariwisata yang telah disetujui DPRD Berau tak akan selesai dalam semalam. Politisi PKS ini mengatakan, proses transisi membutuhkan kesadaran kolektif yang menjadi bahan bakar percepatan transisi ekonomi. Selain pemerintah, masyarakat perlu menyadari pentingnya program besar tersebut untuk keberlanjutan pembangunan di Berau.
“Ini sudah lama kita mulai, didukung dengan gelontoran anggaran pemerintah,” kata bupati perempuan Berau itu.
Pembangunan infrastruktur menjadi bukti nyata komitmen pemerintah. Sejak awal pemerintahan pada 2022, dirinya telah banyak melakukan pembangunan jalan dan jembatan. Dari 2020-2023, total panjang jalan dan jembatan yang telah ditingkatkan dan dibangun mencapai 339,72 kilometer dengan anggaran Rp1,9 triliun.
Menurutnya, infrastruktur merupakan nadi pembangunan sektor pariwisata untuk memastikan wisatawan dapat menikmati perjalanan dari dan menuju destinasi melintasi jalan yang mulus.
Anggaran itu tak hanya berasal dari APBD Berau. Namun, terdapat kucuran bantuan anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga mengurangi beban proyek pembangunan jalan dan jembatan.
Pembangunan kawasan wisata di pusat kota pun dapat dilihat dengan mata telanjang. Saat ini, kawasan wisata di sepanjangan jalur sungai Kelay dan Segah telah diberikan sentuhan pembangunan.
Revitalisasi kawasan wisata tepian di Tanjung Redeb, Teluk Bayur, Gunung Tabur, dan Sambaliung, menjadi program di akhir periode pertama Sri Juniarsih dan Gamalis yang kemudian dilanjutkan pada periode keduanya saat ini.
“Sekarang perlahan sudah bisa dinikmati. Kota kita sudah semakin cantik kan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, pemerintah juga komitmen membangun sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan hingga studi banding keluar daerah.
Program itu terdapat dalam kegiatan beberapa dinas strategis di sektor pariwisata, mulai Dinas Kebudayaan dan Transmigrasi, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Tak hanya manusianya, Sri Juniarsih memastikan telah memberikan kesempatan pengembangan sektor ekonomi kreatif melalui pengolahan barang mentah menjadi produk kreatif yang bernilai jual tinggi kepada seluruh mitra binaan pemerintah. Namun, dia mengakui produk ekonomi kreatif masih membutuhkan sentuhan serius ke depan untuk memastikan pangsa pasarnya.
Upaya yang dilakukan Pemkab Berau adalah menampilkan produk industri kreatif tampil dan dijual di beragam even skala nasional dan internasional. Beberapa produk bahkan dinilai bisa bersaing, seperti batik, kriya, olahan kayu ulin, rotan, dan lainnya yang memiliki nilai jual tinggi.
Menurutnya, infrastruktur, SDM, dan ekonomi kreatif merupakan satu kesatuan yang harus tumbuh subur dalam dunia pariwisata di Berau. “Ini harus berjalan beriringan, tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.
Saat ini, pemerintah juga tengah melakukan hilirisasi produksi kekayaan laut, seperti udang ebi, yang bisa menjadi terasi khas Berau. Oleh karena itu, harus dipastikan pengolahannya memiliki dapur produksi di daerah.
Ia tak ingin ebi tersebut dikirim dalam keadaan mentah yang kemudian diolah oleh pabrik di Pulau Jawa dan tak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ini juga menjadi bagian dari transisi ekonomi di Berau.
Dia mengatakan, hilirisasi kekayaan alam di Berau harus telah menjadi agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Peran pihak ketiga dalam proses transisi ini juga sangat penting, seperti Non-Government Organisation (NGO) yang menurutnya memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan SDM di Berau. Keberadaan NGO ikut membantu memetakan sumber daya alam hingga pelatihan SDM di kampung.
Selain itu, peran perusahaan pers juga sangat vital untuk memberikan promosi pariwisata Berau agar lebih dikenal luas. Bahkan, dia berharap informasi itu bisa menjadi bahan referensi wisatawan mancanegara.
Dia juga berharap para pegiat sosial media dapat menjadi juru gedor untuk menunjukkan kekayaan wisata Berau, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata.
“Ini bergerak serempak, kita sama-sama bangun Berau. Pemerintah bersedia bila harus ada program khusus untuk pembinaan,” tuturnya.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menuturkan, Bumi Batiwakkal sangat bergantung terhadap sektor pertambangan. Sebanyak hampir 60 persen dari total PDRB Berau masih bergerak di sektor pertambangan. Realitas yang tak dapat dipungkiri oleh pemerintah saat ini.
Sebagai sumber daya yang tak dapat diperbaruhi, pertambangan akan habis dan tak bisa lagi menjadi penopang APBD Berau. Sehingga, dia juga meyakini transisi ekonomi merupakan keniscayaan yang tak bisa ditawar. Namun, transisi disebut membutuhkan peta jalan yang jelas agar Berau ke depan dapat hidup dari industri yang berkelanjutan, mulai dari perkebunan, pertanian, perikanan, hingga pariwisata.
“Ini keniscayaan, tidak bisa tidak, karena kita akan tertinggal ketika tak menyadari kondisi ini,” tegasnya.
Dia menegaskan, transformasi sektor pariwisata Berau sudah lebih matang, baik dari SDM hingga infrastruktur. Senada dengan Sri Juniarsih, dia menegaskan akses menuju destinasi wisata di Berau telah terbangun dan dipastikan akan terus berkesinambungan dalam lima tahun ke depan.
“Kita harus matangkan ini, apa yang bisa dibangun, kita akan bangun. Mudahkan semua akses menuju destinasi wisata,” tuturnya.
Politisi senior PPP ini juga menekankan pentingnya kejelasan investasi di Berau. Data induk hingga pendukung yang dibutuhkan oleh investor mesti tersaji lengkap. Sebab, ke depan, Berau diharapkan dapat menjadi kawasan yang ramah terhadap investor, baik lokal maupun asing.
Investasi tersebut diharapkan dapat menekan angka pengangguran dengan dibukanya banyak sektor industri yang ramah lingkungan dan memberi keuntungan bagi daerah.
“Kita harus buka karpet merah untuk investasi,” ungkapnya.
Bila hal itu berjalan baik, Gamalis sangat yakin, Berau akan selamat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Dengan catatan, semua pihak harus turun tangan mengambil peran vital dalam pembangunan industri pariwisata di Berau.
“1.000 persen kita yakin Berau akan bisa lebih maju dari sektor wisata,” kata Gamalis. (*)
