BERAU TERKINI – Wacana Pemerintah Kabupaten Berau memulai transisi ekonomi agar bisa terlepas dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan perlu arah kebijakan kepala daerah. Kebijakan tersebut mulai dari regulasi, keberpihakan penganggaran, hingga perencanaan program yang dibarengi inovasi dari setiap perangkat daerah.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengatakan, Bupati dan Wakil Bupati Berau dalam beberapa momen selalu menyampaikan soal transisi ekonomi untuk melepas ketergantungan dari sektor pertambangan batu bara ke sektor non-tambang. Pasalnya, selama ini, sebagai daerah yang kaya batu bara, keuangan daerah di Berau selalu ditopang oleh sektor tambang.
Sebagai legislator yang pernah 10 tahun menjadi anggota DPRD Berau, Sari mengakui Berau sangat sulit lepas dari tambang. Terlebih PDRB Berau lebih dari 60 persen disumbang sektor tambang.
“Tapi jangan berputus asa karena ini kan daerah yang kaya sumber daya alamnya, jadi kita punya potensi lain. Dari sektor pertanian dalam arti luas, termasuk perikanan, dan hortikultura itu kan masih terbuka lebar kalau kita mau garap sesungguhnya,” ujarnya.
Dia mencontohkan sektor perikanan dan kelautan. Jika ada investor yang masuk, maka ikan hasil tangkapan atau budidaya tidak hanya dijual mentah, namun bisa diolah menjadi produk dengan nilai tambah. Sehingga akan terjadi perputaran ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menurunkan angka kemiskinan.
Sementara itu, dari sektor pariwisata, jika mau digarap serius, Berau memiliki potensi wisata yang lebih kaya dari daerah lainnya di Kaltim. Salah satu caranya adalah memperbaiki akses infrastruktur menuju destinasi wisata.
“Namun, hal itu tidak bisa dikerjakan sendiri. Perlu kolaborasi dengan Pemprov Kaltim agar pembangunannya bisa seiring sejalan,” imbuhnya.
Selain itu, kata Sari, Pemkab Berau perlu mengembangkan konsep ekonomi berkelanjutan, terutama karena dianugerahi kekayaan alam yang melimpah.
“alau dikelola dengan baik ini kan bisa berkelanjutan, demikian juga dengan laut kita yang kaya sekali, ini harus kita kelola secara ramah lingkungan agar tetap terjaga kelestariannya,” sebutnya.
Sari juga mengingatkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk rajin melakukan inovasi agar potensi yang dimiliki Berau dapat tergarap dengan optimal. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah pusat.
“Jadi kita harus jemput bola, karena program dari pusat ya, bagaimana caranya kita dapat anggaran bisa turun ke Berau,” ujar Sari.
Terkait target transisi ekonomi dalam dokumen RPJMD dan RPJPD untuk 20 tahun ke depan, Sari mengatakan Pemkab Berau harus mulai menjalankannya dari sekarang.
Oleh karena itu, Sari pun mempertanyakan keseriusan Pemkab Berau untuk menggenjot sektor non-tambang, sehingga bisa mulai melepas ketergantungan terhadap tambang.
“Jujur untuk saat ini kita memang belum bisa mandiri atau keluar dari sektor tambang. Bayangkan kalau hampir 70 persen itu tiba-tiba dihentikan, tinggal 30 persen, itu kan mana mungkin untuk mencukupi APBD kita gitu ya, tapi kalau kita fokus, kita serius, insya Allah harapan itu ada ya,” terangnya.
Sari juga mencontohkan daerah lain di Indonesia yang tidak punya sumber daya alam seperti Berau tapi masih bisa mengembangkan daerahnya dengan sumber daya yang ada. Salah satunya adalah Banyuwangi, Jawa Timur, yang mampu menggarap sektor pariwisata dengan maksimal, sehingga bisa menjadi salah satu tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Banyuwangi dulu tidak terkenal, tidak terlalu kita perhitungkan ya, tapi dengan kepala daerahnya yang punya inovasi, punya gebrakan-gebrakan, perekonomiannya sekarang baik, terus pariwisatanya juga baik, walaupun itu tidak lepas imbas dari Pulau Bali, tapi artinya inovasi-inovasi itu memang harus terus dilakukan,” kata Sari. (*)
