BERAU TERKINI — Kabupaten Berau mencatatkan pencapaian kinerja luar biasa dalam penanggulangan kemiskinan.
Tingkat kemiskinan Berau berhasil turun signifikan ke angka 4,40 persen per Maret 2025, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kabar baik ini disampaikan oleh Wakil Bupati Berau, Gamalis, selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) di Hotel Palmy, Selasa (18/11/2025).
Capaian penurunan kemiskinan ini menunjukkan tren positif yang signifikan.
Tingkat kemiskinan Berau yang pada 2021 tercatat 6,30 persen, dan berhasil ditekan menjadi 5,08 persen pada 2024.
Penurunan terbaru BPS hingga 4,40 persen berarti target RPJMD sebesar 5 persen telah sukses dilampaui.
“Ini kemajuan besar, karena sekitar enam ribu lebih jiwa telah berhasil keluar dari garis kemiskinan,” ujar Gamalis.
Keberhasilan ini merupakan buah dari konvergensi berbagai program lintas sektor, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi berbasis kampung, peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga menunjukkan perbaikan signifikan, masing-masing turun menjadi 0,41 dan 0,07.
Meskipun capaiannya impresif, LP2KD yang dihadiri Kepala Bapelitbang Endah Ernany dan tim ahli PSEK UGM ini mencatat sejumlah tantangan utama yang harus menjadi fokus Pemkab Berau ke depan.
Pertama, kemiskinan masih menumpuk di titik-titik tertentu, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman.
Kedua, kemiskinan perempuan dan anak yang ditandai dengan rendahnya partisipasi kerja perempuan dan masih adanya anak yang belum bersekolah di beberapa wilayah.
Ketiga, efektivitas belanja publik rendah, di mana pada 2024, total belanja fungsi kemiskinan mencapai Rp571 miliar.
Namun, efektivitasnya masih rendah, di mana setiap kenaikan 1 persen belanja sosial, hanya mampu menurunkan kemiskinan sekitar 0,8 persen.
“Kita sudah di jalur yang benar, tetapi langkahnya masih belum tepat. Ke depan, efektivitas belanja harus semakin presisi,” tegas Gamalis.
Menghadapi tantangan tersebut, Gamalis memberikan lima instruksi kunci kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjamin program penanggulangan kemiskinan lebih efektif dan tepat sasaran.
- Penggunaan Data Akurat: Menjadikan data sebagai dasar dalam setiap perumusan kebijakan.
- Penguatan Kebijakan Berbasis Wilayah: Fokus pada program di area-area kantong kemiskinan.
- Fokus Pemberdayaan Ekonomi Produktif: Lebih memfokuskan program pada sektor yang menciptakan kemandirian ekonomi.
- Kolaborasi Multipihak: Meningkatkan kerja sama, termasuk transparansi dalam Corporate Social Responsibility (CSR).
- Keberlanjutan Program: Memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan lintas tahun anggaran. (*/Adv)
