Sangatta – Anggota Komisi A DPRD Kutai Timur (Kutim), Novel Tyty Paembonan, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang disampaikan dalam rapat koordinasi, tercatat sekitar 37 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kutim masuk dalam kategori miskin, sementara 22 ribu KK lainnya dikategorikan sebagai miskin ekstrem.
Menanggapi data tersebut, Novel menekankan pentingnya verifikasi yang valid. Ia menyarankan agar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dicek kembali untuk memastikan angka kemiskinan yang sebenarnya. “Yang pertama, kita pastikan dulu kebenarannya dari BPS, berapa angka realnya. Pemerintah, sesuai dengan amanat undang-undang, punya tanggung jawab untuk memberikan solusi pada masyarakat miskin ini,” ujar Novel, Senin (5/8/2024).
Ia menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2023 yang diperuntukkan bagi 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program penuntasan kemiskinan, namun belum menunjukkan hasil yang memadai. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih transparan dan memberikan informasi jelas terkait penggunaan anggaran tersebut, serta memastikan langkah-langkah konkret dalam membantu masyarakat miskin.
Novel juga menekankan pentingnya adanya regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa dana yang telah disalurkan ke OPD digunakan secara efektif dan tepat sasaran. “Setiap dinas harus memiliki indikator yang jelas dalam kurun waktu lima tahun. Misalnya, dinas kesehatan harus menjelaskan berapa banyak masyarakat miskin yang telah mendapatkan BPJS kesehatan gratis, atau dinas sosial harus menunjukkan program nyata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin,” ujarnya.
Ia berharap agar pemerintah memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan. “Saya sepakat pemerintah memberikan anggaran yang cukup, tapi yang lebih penting adalah bagaimana program tersebut harus terarah dan tepat sasaran. Jangan sampai bantuan tidak sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tutup Novel.