Foto: Kawasan bantaran Sungai Kelay di Jalan Yos Sudarso sampai Dermasa Sanggam yang padat dengan rumah penduduk.
TANJUNG REDEB, – Upaya Pemerintah Kabupaten Berau dalam melakukan penataan kawasan jalan P.Diguna hingga Yos Sudarso nampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, persoalan anggaran masih menjadi hambatan penataan kawasan tersebut. Padahal wacana tersebut sudah disiapkan sejak periode kepala daerah sebelumnya.
Dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau, Agus Wahyudi, saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau saat ini belum memungkinkan untuk membiayai penataan tersebut.
“Kemampuan keuangan APBD masih minim. Jadi kita pending dulu sampai situasi keuangan membaik,”katanya, Rabu (01/12/2021).
Agus melanjutkan, untuk penanganan kawasan jalan Yos Sudarso dan Pangeran Diguna, membutuhkan anggaran Rp 260 miliar. Selain anggaran yang cukup besar, persoalan lain yang harus diselesaikan ialah konflik sosial dengan masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran Sungai Kelay itu.
Dari informasi yang ada, mayoritas bangunan warga tidak mengantongi legalitas. Biasanya itu yang berdiri diatas sungai. Sementara bangunan yang berada di bibir jalan rerata bersertifikat.
“Jadi sebelum dimulai proses penataan kawasan itu, yang paling utama harus menangani masalah sosialnya dulu,”ujarnya.
Sesuai dengan yang telah direncanakan, tahap satu pengerjaan nanti akan dimulai dari dermaga ketinting Jalan Ahmad Yani hingga dermaga wisata Taman Sanggam. Dengan alokasi anggaran Rp 260 miliar, dan dikerjakan dengan sistem multi years contract (MYC).
Namun, rencana itu bukan menjadi satu-satunya opsi yang dimiliki Pemkab Berau dalam membenahi kawasan tersebut. Jika memang mengalami kebuntuan, akan dilaksanakan program permukiman di atas air dengan pendekatan ramah lingkungan.
“Seperti yang diterapkan di Kampung Baru, Balikpapan. Nanti dibuat instalasi pengolahan limbah komunal, jalan lingkungan dibuat tracking yang rapi,” sebutnya.
Dengan konsep seperti itu, tidak ada konstruksi berat yang perlu dilakukan. Untuk pembuangan limbah dan jalan lingkungannya seperti yang ada di tracking mangrove, sehingga tidak ada reklamasi yang memakan biaya besar.
“Ini baru wacana bila dua persoalan utamanya seperti anggaran dan masalah sosial tidak bisa teratasi dengan cepat,”tutupnya.(*)
Editor: RJ Palupi
