BERAU TERKINI – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memberikan peringatan tegas saat menerima kunjungan jajaran Badan Bank Tanah. Ia meminta agar rencana kerja lembaga pusat itu tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lokal.
Meskipun pada prinsipnya setuju, Rudy Mas’ud atau akrab disapa Gubernur Harum, menetapkan sejumlah syarat mutlak. Syarat tersebut dirancang untuk melindungi rakyat dan memastikan manfaat nyata bagi daerah.
Menurutnya, setiap program harus memberi keuntungan bagi masyarakat Kaltim. Ia juga meminta mitigasi risiko dilakukan sejak awal untuk mencegah potensi konflik sosial di kemudian hari.
“Bank Tanah harus memberi manfaat bagi masyarakat. Bukan sebaliknya menimbulkan risiko dan konflik,” tegas Rudy, Rabu (1/10/2025).
Rudy menggarisbawahi dua catatan krusial yang tidak bisa ditawar. Pertama, pengelolaan dan pemanfaatan lahan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat, hak adat, dan hak ulayat yang telah ada sejak lama.
Kedua, setiap jengkal tanah yang dikelola harus memberi dampak signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga menekankan agar program Bank Tanah tidak hanya menguntungkan kepentingan pemerintah pusat semata.
Sementara itu, Deputi dari Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo menjelaskan bahwa lembaga mereka hadir untuk menjamin ketersediaan tanah bagi kepentingan umum dan pembangunan nasional.
Menanggapi hal itu, Gubernur Harum kembali mempertegas posisinya. Ia meminta agar tujuan mulia tersebut tidak menabrak kedaulatan dan hak masyarakat di daerah.
“Tolong perhatikan PAD dan hak masyarakat. Jangan sampai menganggu tanah adat dan tanah ulayat,” tutupnya.
