BERAU TERKINI – Istilah ‘Matahari Kembar’ tengah menjadi buah bibir di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dalam beberapa hari terakhir.
Diksi ini mencuat setelah Bupati Berau, Sri Juniarsih, memberikan arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam apel pagi pada Senin (5/12/2025).
Isu ini dengan cepat menggelinding menjadi bola liar, bahkan mulai dikaitkan dengan dinamika hubungan politik antara Bupati dan Wakil Bupati.
Menanggapi spekulasi yang kian meruncing di masyarakat, Wakil Bupati Berau, Gamalis, akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi.
Dalam rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Gamalis, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada dua matahari dalam kepemimpinan di Berau.
Dengan nada diplomatis, ia menganalogikan posisinya sebagai pendamping setia bagi sang kepala daerah.
“Saya ini rembulan yang menemani matahari saat terbenam,” ujar Gamalis.
Ia menjelaskan, seluruh tindakan dan kinerjanya selama ini senantiasa berpijak pada aturan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66, posisi Wakil Bupati sejatinya bertugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, mengoordinasikan kegiatan pemerintah daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah.
Gamalis menegaskan, dirinya sangat memahami tupoksi tersebut dan selalu melaporkan setiap hasil tinjauan lapangan secara mendetail kepada Bupati.
Salah satu contoh nyata adalah laporan mengenai pelaksanaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Berau.
Dalam laporan tersebut, Gamalis memaparkan secara rinci mulai dari temuan di lapangan, kendala yang dihadapi, hingga kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.
Transparansi dan koordinasi yang intens ini menjadi bukti kuat bahwa hubungan kedua pimpinan daerah tersebut dalam kondisi baik dan tetap profesional.
Gamalis optimistis pemerintah akan semakin solid ke depan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan tahun ini yang kian dinamis, termasuk penyesuaian anggaran dan penuntasan janji-janji politik.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan kunci keberhasilan eksekutif terletak pada komunikasi yang sehat.
Setiap langkah yang diambil di level pemerintahan harus selalu dikoordinasikan dengan baik agar visi dan misi daerah dapat tercapai tanpa hambatan komunikasi. (*)
