BERAU TERKINI – Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Berau Tahun 2027 dibayangi tantangan serius berupa penurunan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kondisi fiskal yang tidak ideal tersebut berpotensi menunda sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah daerah.
Hal itu mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang digelar di Ruang Rapat RKPD Bapelitbang Berau, Tanjung Redeb, Selasa (27/1/2026).
Sekda Berau, Muhammad Said, mengakui bahwa penyusunan dokumen perencanaan untuk 2027 berlangsung di tengah tekanan fiskal yang cukup berat.
Keterbatasan anggaran memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas, termasuk menunda sejumlah program yang sebelumnya direncanakan berjalan.
“Banyak program terpaksa kita tunda. Pekerjaan rumah yang belum selesai di 2026 tentu akan berlanjut ke 2027,” ujarnya.
Said menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah juga diperparah oleh tuntutan sinkronisasi visi dan misi pembangunan dari pemerintah pusat hingga daerah.
Seluruh kebijakan nasional, provinsi, hingga kabupaten harus terakomodasi dalam RKPD, meskipun kapasitas fiskal daerah semakin terbatas.
“Kami harus menyelaraskan visi presiden, gubernur, hingga bupati dan wakil bupati. Ini pekerjaan berat di tengah kondisi anggaran yang tidak leluasa,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti masih kuatnya pola kebijakan sentralistik, di mana banyak program nasional dibebankan pelaksanaannya kepada daerah.
Mulai dari urusan teknis hingga persoalan lahan dan lokasi, kerap menjadi tanggung jawab pemerintah kampung dan kelurahan.
“Ini menjadi beban bersama yang harus diselesaikan secara bertahap, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernany, menyebut tekanan fiskal membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Ia mengungkapkan terdapat tiga persoalan utama yang menjadi fokus dalam RKPD 2027.
“Pertama, pembangunan sumber daya manusia yang belum optimal. Kedua, kesejahteraan masyarakat yang belum berkualitas dan berkeadilan. Ketiga, implementasi reformasi birokrasi yang belum maksimal,” jelas Endah.
Menurutnya, ketiga isu tersebut harus tetap menjadi prioritas, meski ruang fiskal daerah semakin menyempit.
