BERAU TERKINI – Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja tidak hanya berdasarkan data di atas meja.
Orang nomor satu di Bumi Batiwakkal ini meminta setiap OPD turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kebutuhan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Sri Juniarsih saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Biatan, Rabu (4/2/2026).
Di hadapan jajaran OPD dan para kepala kampung, Sri Juniarsih meminta setiap usulan yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti secara nyata.
Termasuk program dan bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat untuk kampung.
“Jangan by data saja. Kita harus turun langsung ke lapangan untuk verifikasi, melihat apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Bukan berdasarkan keinginan, tapi kebutuhan,” tegas bupati perempuan pertama Berau itu.
Sri Juniarsih juga mengingatkan agar OPD terkait tidak lepas tangan terhadap janji dan program yang telah disampaikan oleh kementerian.
Menurutnya, kurangnya pengawalan di lapangan bisa berujung pada tidak tersalurnya bantuan secara optimal.
Dalam kesempatan itu, Sri Juniarsih secara khusus menyoroti adanya laporan pupuk subsidi yang tidak sampai ke sejumlah wilayah.
Ia meminta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) melakukan pengecekan menyeluruh.
“Apa benar laporan itu. Kenapa pupuk subsidi tidak sampai? Ini harus diperhatikan. Jangan sampai bantuan tidak sampai ke daerah. Kemana pupuk itu? Tolong dicek,” ujarnya dengan nada sedikit meninggi.
Sri Juniarsih juga mengingatkan agar tidak ada praktik penjualan pupuk subsidi karena berpotensi menimbulkan masalah hukum.
Ia meminta seluruh jajaran terkait agar benar-benar melaksanakan program sesuai aturan.
Selain itu, Sri Juniarsih juga meminta OPD memaksimalkan anggaran yang ada di tengah kondisi pengurangan dan transfer dari pusat.
Ia menekankan agar prioritas tetap diarahkan pada pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Jangan justru kegiatan keluar kota yang dimaksimalkan. Dengan pengurangan anggaran ini, pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” katanya.
Ia juga menegaskan, pembangunan harus dimulai dari kampung, dengan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan kecamatan.
Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi kunci agar program benar-benar tepat sasaran.
Tak hanya itu, Sri Juniarsih juga meminta para kepala kampung tidak hanya menyampaikan persoalan saat Musrenbang berlangsung.
“Kalau ada masalah yang krusial jangan menunggu Musrenbang. Sampaikan langsung kepada kami,” pungkasnya. (*)
