BERAU TERKINI – Mayoritas masyarakat Indonesia puas atas kinerja Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.
Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran akan genap satu tahun pada Senin (20/10/2025) esok.
Diketahui, pasangan pemenang Pilpres 2024 ini dilantik menjadi Presiden RI dan Wapres RI pada 20 Oktober 2024 lalu.
Setahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, mayoritas masyarakat Indonesia mengaku puas dengan kinerja pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo.
Dilansir Beritasatu, hasil survei dari lembaga Poltracking Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo mencapai 78,3 persen.
Di mana 9,7 persen responden yang merasa sangat puas dan 68,6 persen yang cukup puas terhadap kinerja Prabowo.
“Tingkat kepuasan kepada Presiden Prabowo mencapai 78,3 persen. Ini angka yang sangat tinggi karena melewati batas psikologis 70 persen, bahkan mendekati 80 persen,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda, Minggu (19/10/2025) dikutip dari Beritasatu.
Hanta Yuda menjelaskan alasan publik puas atas kinerja Presiden Prabowo lantaran sikapnya yang tegas, berani dan bertanggung jawab.
Selain itu hadirnya bansos yang bermanfaat hingga kedekatan dengan rakyat kecil, penegakan hukum, dan program makan bergizi gratis atau MBG menjadi alasan publik puas atas kinerja Presiden Prabowo.
“Lima alasan ini menjelaskan mengapa publik menilai kinerja Presiden Prabowo positif dan memuaskan,” ujarnya.
Selain kepuasaan terhadap Presiden Prabowo, Hanta Yuda menjelaskan lembaganya juga melakukan survei soal kepuasaan publik atas kinerja Wapres Gibran.
Temuan Poltracking Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan Wapres Gibran, dengan tingkat kepuasan mencapai 78,1 persen yang terdiri dari 9,8 persen sangat puas dan 68,3 persen cukup puas.
Meski demikian, Poltracking Indonesia juga mencatat ketidakpuasan masyarakat Indonesia di satu tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran.
Salah satunya yakni ekonomi yang belum stabil, sebesar 26,7 persen, bantuan tidak tepat sasaran sebesar 15,7 persen, kasus korupsi 8,9 persen, harga kebutuhan pokok mahal 7 persen, dan kurangnya lapangan kerja 6,3 persen.
“Temuan ini penting sebagai masukan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran agar terus memperkuat program prioritas dan menjawab keluhan publik,” kata Hanta.
Sebagai informasi, survei Poltracking Indonesia memiliki responden warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, dengan metode multistage random sampling.
Survei Poltracking dilakukan terhadap 1.220 responden dengan wawancara tatap muka yang dilakukan pada 3-10 Oktober 2025, dengan margin of error ±2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
