BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembangunan kampung pada 2026.
Upaya ini dilakukan di tengah adanya perubahan standar penilaian dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke metode baru yang jauh lebih ketat, yaitu Indeks Desa.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan, metode penilaian Indeks Desa menuntut pendataan yang lebih rinci dan menyeluruh.
Perubahan indikator ini secara otomatis membuat target pencapaian status kampung menjadi lebih realistis dan terukur.
Berdasarkan evaluasi 2025, Berau tercatat memiliki 22 Kampung Mandiri, 48 Kampung Maju, dan 30 Kampung Berkembang.
“Target kita di 2026 untuk kampung mandiri tetap di 22, karena sekarang penilaian menggunakan Indeks Desa, bukan IDM lagi. Standarnya jauh lebih ketat,” jelas Tenteram, Jumat (21/11/25).
Meskipun fokus utama adalah mempertahankan status 22 Kampung Mandiri, DPMK menargetkan adanya peningkatan jumlah Kampung Maju.
Diproyeksikan, dua hingga tiga kampung dari kategori Berkembang dapat naik kelas menjadi Kampung Maju pada 2026.
Target peningkatan ini diharapkan dapat dicapai melalui penguatan kapasitas desa dan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah kampung, masyarakat, serta tenaga pendamping desa.
“Semoga di 2026 bisa menjadi maju untuk 2–3 kampung berkembang,” tambahnya.
Tenteram menegaskan, peningkatan status kampung tidak hanya bergantung pada pemenuhan indikator teknis, tetapi juga membutuhkan penguatan tiga pondasi utama, yakni ekonomi lokal, perbaikan layanan dasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ketiganya menjadi kunci bagi kampung untuk berkembang lebih mandiri dan berdaya saing.
Selain fokus pada peningkatan status, DPMK juga mengingatkan pemerintah kampung mengenai pengelolaan Anggaran Dana Kampung (ADK).
Dengan adanya proyeksi penurunan jumlah ADK di 2026, penggunaan anggaran harus dilakukan secara cermat dan tepat sasaran.
“Dengan terjadinya penurunan ADK di 2026, maka anggaran harus dipakai memenuhi fasilitas yang benar-benar urgent,” tegas Tenteram.
Prioritas penggunaan anggaran diarahkan pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penyediaan air bersih, perbaikan infrastruktur vital, dan penguatan layanan publik.
Melalui pengelolaan dana yang efektif dan terarah, pemerintah berharap kampung di Berau dapat tetap berkembang optimal meski menghadapi keterbatasan anggaran. (*/Adv)
