BERAU TERKINI – Pemerintah Kabupaten Berau masih mengkaji kemampuan keuangan daerah menyusul penonaktifan ribuan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program BPJS Kesehatan.
Sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Berau mengungkapkan terdapat sekitar 10.600 peserta BPJS dengan skema PBI di Kabupaten Berau yang dinonaktifkan.
Adapun dari jumlah tersebut, sekitar 6.600 peserta dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, sementara sekitar 4.000 peserta lainnya dinonaktifkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan pemerintah daerah akan terlebih dahulu melihat kemampuan anggaran sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait penanganan peserta yang terdampak.
“Nanti kita lihat sesuai kemampuan daerah. Kita akan komunikasikan kembali kepada provinsi dan pusat,” ujarnya pada Berauterkini, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun pembiayaan.
“Kita akan laksanakan dan tidak boleh dobel. Ketika itu menjadi kewenangan provinsi atau pusat, tentu akan kita jalankan sesuai aturan. Justru itu lebih baik, karena bisa saling membantu di tengah kondisi efisiensi anggaran seperti sekarang,” jelasnya.
Meski demikian, Sri Juniarsih menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
“Karena semua masyarakat tidak ada yang tertinggal, baik itu di-backup oleh kabupaten, provinsi maupun pusat, semuanya akan kita laksanakan,” tegasnya.
Saat ini, Pemkab Berau masih melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS PBI tersebut. (*)
