BERAU TERKINI – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk menangani jalan dan jembatan sepanjang 2025.
Total panjang penanganan mencapai 170,987 kilometer yang tersebar di 13 kecamatan.
Anggaran jumbo tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai dari APBD Murni dan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp598 miliar, Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Rp337,6 miliar, hingga dukungan APBN melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah sebesar Rp68 miliar.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menyebut, penanganan infrastruktur jalan tahun ini mencakup beragam jenis pekerjaan, mulai dari pengaspalan, rigid beton, peningkatan badan jalan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
“Total penanganan jalan tahun 2025 hampir 171 kilometer. Ini merupakan hasil kolaborasi lintas sumber anggaran,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).
Dari total panjang tersebut, sekitar 27 kilometer jalan ditangani dengan lapisan akhir aspal.
Pengaspalan diprioritaskan pada ruas-ruas strategis yang menunjang sektor pariwisata dan konektivitas antar wilayah, di antaranya Kampung Teluk Sumbang, Tanjung Perempat di Kecamatan Biduk-biduk, ruas jalan poros Lobang Klatak–Kalindakan Kecamatan Batu Putih–Bidukbiduk.
“Pengaspalan juga menyasar Jalan Poros Muara Lesan, Kecamatan Kelay, yang selama ini menjadi jalur vital mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi panen,” katanya.
Sementara untuk wilayah pedalaman, DPUPR Berau lebih memfokuskan anggaran pada peningkatan kualitas badan jalan menggunakan timbunan pilihan.
Pekerjaan tersebut dilakukan di Poros Hulu Kelay hingga ruas Long Duhung–Long Keluh yang sebelumnya didominasi jalan tanah dan sirtu, serta kerap sulit dilalui saat musim hujan.
“Peningkatan badan jalan di daerah pedalaman sangat penting agar akses ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat bisa terbuka,” jelasnya.
Tak hanya badan jalan, anggaran 2025 juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung, seperti drainase, pasangan batu, dinding penahan tanah (DPT), serta box culvert dengan total panjang mencapai 24.177,80 meter.
“Infrastruktur ini sangat krusial untuk menjaga ketahanan dan umur jalan dari genangan air dan pergerakan tanah,” paparnya.
Dari total bantuan keuangan Pemprov Kaltim, Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau memperoleh Rp49 miliar untuk tiga paket pekerjaan.
Pekerjaan itu yakni pembangunan rigid beton lebih dari satu kilometer di Jalan Poros Labanan–Pandan Sari, Jalan Cut Nyak Dien Rinding, serta penanganan jalan di Bukit Berbunga Kecamatan Sambaliung.
Sementara, dukungan APBN dalam bentuk Inpres Jalan Daerah (IJD) dialokasikan untuk dua ruas strategis dengan konstruksi rigid.
“Yakni ruas jalan Buyung-Buyung–Semurut sebesar Rp41 miliar, dan ruas jalan Simpang Lenggo–Sangkulirang senilai Rp27 miliar,” terangnya.
Menghadapi tahun anggaran 2026, kata Junaidi, tantangan pembangunan akan semakin besar menyusul pemangkasan APBD hingga sekitar 60 persen.
Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih agresif mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBD.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat dan provinsi tetap berlanjut, baik melalui DAK maupun Inpres Jalan Daerah. Untuk bankeu provinsi saat ini masih dalam proses asistensi akhir,” paparnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, DPUPR Berau menegaskan komitmen tetap menjaga konektivitas wilayah dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara bertahap.
“Kami akan mengoptimalkan anggaran yang ada. Seluruh usulan masyarakat tetap menjadi prioritas meski realisasinya dilakukan secara bertahap,” pungkasnya. (*)
