Foto: Rapat dewan pengupahan di Disnakertrans
TANJUNG REDEB- Perwakilan dari serikat buruh melakukan walkout (WO) kala rapat penbahasan UMK berlangsung di Disnaker Berau, Senin (27/11/23). Alasannya, mereka tidak setuju penetapan UMK 2024 hanya naik 4,25 persen saja, atau Rp 156,413 ribu.
Untuk diketahui, UMK 2023 Berau senilai RP. 3.675.887, dengan kenaikan tersebut maka UMK 2024 menjadi Rp 3.832.300.
Ketua DPC F-Hukatan KSBSI Berau, Budiman Siringo Ringo menjelaskan, pemberlakuan penetapam UMK berdasarkan PP 51, dinilai tidak adil. Karena menurutnya, tidak semua daerah kondisi ekonominya sama. Sehingganya, perlu ada kebijakan agar kenaikan UMK tidak merugikan pekerja.
“Itu yang membuat kami walkout (WO) dari rapat. Karena, menurut pemerintah PP 51 ini adil, menurut kami tidak adil. Kalau untuk buruh di Jakarta bisa saja adil, tapi kami di Berau itu belum adil,” jelasnya.
Dirinya juga menjelaskan, saat mengikuti pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS), data insflasi belum keluar dan belum jelas. Sementara UMK, penetapannya harus melihat kondisi insflasi yang terjadi di Berau.
Maknya kata dia, kebijakan itu sangat penting diberikan Pemkab Berau dalam penetapan UMK. Belum kondisi harga kebutuhan pokok juga cukup mahal.
“Di Berau survey dari BPS tidak valid. Contohnya, harga sembako di Tanjung Redeb dengan di perkampungan, dan lokasi kebun sawit itu berbeda,”ujarnya.
Budiman juga berencana, apabila kenaikan UMK nantinya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, pihaknya mengancam akan melakukan aksi penolakan UMK.
Aksi tersebut kata dia, akan dilakukan di halaman Kantor Bupati Berau. Mereka akan meminta kebijakan kepala daeray terkait penetapan UMKM yang dirasanya sangat tidak adil.
“Aksi demo kami nanti akan di tujukan ke Bupati agar bisa memberi kebijakan. Karena, di daerah lain selalu ada kebijakan dari kepala daerahnya masing-masing. Kepala daerah kita, juga harus punya kebijaksanaan itu,” pungkasnya. (*/)
Reporter: Hendra Irawan
