BERAU TERKINI – Reses Anggota Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, di Kecamatan Maratua pada Sabtu (14/2/2026), menjadi momen yang istimewa bagi masyarakat setempat.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) III ini tidak sekadar datang untuk menyerap aspirasi melalui diskusi.
Waris juga membawa aksi nyata dengan menyerahkan bantuan berupa 10 unit kapal fiber kepada Kelompok Nelayan Kakap Merah.
Pemberian armada laut ini merupakan realisasi langsung dari harapan para nelayan yang selama ini diperjuangkan Waris di kursi legislatif.
Bagi masyarakat di pulau terluar, seperti Maratua, kapal fiber yang lebih kokoh dan layak sangat krusial untuk menunjang keselamatan dan produktivitas di laut lepas.
“Bantuan ini bertujuan meningkatkan produktivitas, memperluas jangkauan melaut, serta mendorong penghasilan yang lebih stabil bagi nelayan kita,” jelas Waris, Selasa (17/2/2026).
Fasilitas ini diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga nelayan, mengingat jangkauan tangkapan yang kini bisa dilakukan lebih jauh ke perairan yang lebih potensial.
Waris menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.
“Semoga fasilitas yang kami berikan benar-benar memberikan manfaat bagi penerima manfaat,” tambahnya.
Namun, di balik kegembiraan penyerahan bantuan tersebut, Waris menyisipkan catatan kritis mengenai perubahan kebijakan pengelolaan wilayah kelautan.
Ia menyoroti peralihan kewenangan pengelolaan laut dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi yang berpotensi menimbulkan celah birokrasi bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, koordinasi yang kurang matang dapat memicu kebingungan bagi para nelayan yang selama ini terbiasa difasilitasi langsung oleh daerah.
Waris menekankan, perubahan aturan jangan sampai membuat masyarakat merasa ditinggalkan oleh pemerintah.
Ia mendesak adanya sinergi yang lebih erat agar nelayan tidak menjadi korban dari transisi kebijakan tersebut.
“Jangan sampai nelayan merasa tidak lagi mendapatkan perhatian. Perlu ada komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat antara kabupaten dan provinsi agar pelayanan di pesisir tetap optimal,” pungkasnya. (*)
