BERAU TERKINI – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim mengawal ketat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pansus memastikan program unggulan gubernur, seperti “Gratispol” dan “Jospol”, tidak hanya menjadi jargon politik.
Pengawalan ini menjadi fokus utama dalam rangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Balikpapan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RPJMD, Syarifatul Sya’diah.
Menurutnya, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi-misi gubernur dengan kesiapan OPD di lapangan. Pansus ingin memastikan kedua program unggulan tersebut benar-benar terintegrasi secara lintas sektor.
“Forum ini menjadi ruang strategis untuk mengonsolidasikan visi, misi, serta target program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Syarifatul, Jumat (11/7/25).
Perkuat Kolaborasi Antar Dinas
Syarifatul menekankan, pendekatan kolaboratif antar dinas menjadi syarat mutlak agar program dapat berjalan optimal. Ia mengapresiasi paparan OPD yang dinilai sudah berada di jalur yang benar, namun ruang kolaborasi dinilai masih perlu diperkuat.
Pansus menemukan adanya program serupa yang berjalan sendiri-sendiri di beberapa OPD. Hal ini dianggap sebagai bentuk inefisiensi yang harus segera dibenahi.
“Banyak program serupa di lintas OPD yang sebaiknya dikemas bersama agar hasilnya lebih maksimal dan berdampak luas,” imbuhnya.
Dokumen RPJMD ini dirancang sebagai fondasi pembangunan Kaltim yang adaptif, terutama dalam perannya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara. “RPJMD ini bukan sekadar produk hukum, melainkan panduan pembangunan yang menyatukan semangat semua elemen. Kita ingin RPJMD hadir sebagai peta jalan menuju Generasi Emas Kaltim,” tutup anggota Pansus, Akhmed Reza Fachlevi.
