TANJUNG REDEB – Agenda prioritas penguatan sistem demokrasi dari prioritas kebijakan publik di daerah menjadi salah satu program yang digelar oleh para anggota DPRD Kaltim periode 2024-2029 pada tahun ini.
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Syadiah, melakukan sosialisasi penguatan demokrasi daerah kelima tahun ini kepada warga Tanjung Redeb, Sabtu (24/5/2025).
Acara tersebut menghadirkan dua praktisi kebijakan publik, yakni Hermansyah dan Ahmad Baedowi, serta dipandu langsung oleh Salmiah.
Di hadapan warga, Sari mengungkapkan pentingnya peran masyarakat dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang bersinggungan langsung dengan aspek sosial, politik, ekonomi, hingga budaya.
“Penguatan demokrasi ini sangat penting. Sebab, kebijakan akan bersentuhan langsung kepada masyarakat,” kata Sari.
Dia menyebut, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan yang berdampak luas kepada publik yang seharusnya melahirkan solusi konkret atas gejala sosial di tengah masyarakat.
Pada hakikatnya, kata Sari, kebijakan tersebut berdiri sejajar dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan penting pemerintah daerah.
“Sehingga tak ada pihak yang dirugikan dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, dalam perumusan kebijakan tersebut, tak ada yang instan tanpa melalui proses dan pertimbangan matang pemerintah. Sehingga diperlukan tahapan seperti identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi hingga proses evaluasi yang diberikan secara terbuka kepada publik.
“Karena masyarakat merupakan objek dari kebijakan tersebut,” tuturnya.
Dalam situasi tertentu, bahkan masyarakat merupakan bagian penting dari subjek kebijakan publik. Sebab, melalui keterwakilan dari tokoh sipil, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi internasional, dapat dilibatkan secara aktif dalam merumuskan kebijakan tersebut.
Dia menyebut, peran masyarakat pun sangat penting sebelum kebijakan diterapkan. Sebab, terdapat sudut pandang yang berbeda dari pemberi kebijakan dan penerima.
“Partisipasi publik merupakan kunci penting dari diterapkannya kebijakan tersebut,” kata mantan Ketua DPRD Berau tersebut.
Ketua Kwarcab Pramuka Berau itu, juga menekankan, kebijakan publik akan menyentuh segala sendi kehidupan di masyarakat.
Dia mencontohkan kebijakan tersebut seperti pembuatan kebijakan subsidi BBM, larangan berjualan di trotoar jalan umum, hingga pergantian kurikulum pendidikan nasional.
“Ini tentu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka itu penting untuk dikawal bersama,” pesannya.
Sari menambahkan, tahun ini Pemprov Kaltim telah menjalankan kebijakan program Gratispol, mulai sektor pendidikan hingga kesehatan yang harus dipastikan dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat.
Ia berharap agar ke depan masyarakat dapat menyampaikan segala bentuk evaluasi dari kebijakan tersebut agar dampaknya benar-benar menjadi solusi peningkatan kesejahteraan.
“Program itu sudah bisa dinikmati masyarakat saat ini, termasuk Berau,” sebutnya. (*)
