BERAU TERKINI – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau blak-blakan mengungkap sederet kendala dalam menegakkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait penetapan wilayah wisata kuliner.
Meski aturan sudah jelas melarang aktivitas dagang di trotoar, jalur hijau, dan fasilitas umum, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan regulasi tersebut.
Sesuai aturan, pedagang dilarang keras melakukan kegiatan yang merusak keindahan, kebersihan, hingga ketertiban umum.
Selain itu, jam operasional pun telah dibatasi mulai pukul 17.00 hingga 04.00 dini hari. Namun, misi menertibkan kawasan ini ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Kepala Disbudpar Berau melalui Kepala Bidang Bina Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Nurjatiah, mengakui, tingkat kepatuhan pedagang terhadap Perbup masih sangat rendah.
Kondisi ini diperparah dengan masalah internal tim penataan, yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang membuat pengawasan di lapangan menjadi tidak maksimal.
Tak jarang, petugas harus berhadapan dengan respons negatif hingga perlawanan saat mencoba memberikan edukasi.
“Keterbatasan sarana dan fasilitas, serta respons atau penolakan dari pedagang pada saat penertiban menjadi kendala utama kami,” ungkap Nurjatiah saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).
Meskipun menghadapi tembok besar berupa penolakan, Disbudpar bersama instansi lintas sektoral seperti Diskoperindag, Satpol PP, DLHK, Bapenda, Dinas Kesehatan, hingga kecamatan tetap berkomitmen menjaga kualitas wisata kuliner Berau.
Nurjatiah menekankan pentingnya rencana kerja yang lebih terarah di masa depan, termasuk program pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi para pedagang jika anggaran tersedia.
Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah standardisasi rombong (gerobak), menjaga kebersihan secara ketat, serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi.
Bahkan, Disbudpar mulai memikirkan solusi jangka panjang agar trotoar benar-benar kembali ke fungsinya sebagai jalur pejalan kaki.
“Kami mengusulkan untuk mencarikan tempat khusus wisata kuliner yang tidak lagi menggunakan pedestrian,” jelasnya.
Nurjatiah optimistis, jika wilayah wisata kuliner dikelola dengan tertib dan melibatkan UMKM lokal secara profesional, dampaknya akan luar biasa bagi ekonomi masyarakat.
Namun, hal itu harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai dan promosi yang gencar sebagai salah satu daya tarik utama pariwisata di Bumi Batiwakkal.
“Dukungan fasilitas yang baik dan promosi yang kuat akan menjadikan kuliner kita sebagai daya tarik pariwisata Berau,” tutupnya. (*)
