BERAU TERKINI – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menekankan pentingnya penyelarasan visi dan misi antara Pemerintah Kabupaten Berau dengan legislatif.
Langkah sinkronisasi ini dinilai krusial agar roda pembangunan tetap berjalan maksimal meskipun daerah tengah dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran yang cukup ketat.
Menurut Sumadi, sejumlah program pembangunan yang belum tuntas harus segera dipetakan kembali.
Penyesuaian anggaran tidak boleh menjadi penghambat, melainkan harus menjadi momentum untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran dan memberikan dampak instan bagi publik.
“Pembangunan itu harus tepat sasaran. Misalnya PUPR membangun jalan dan drainase, dampaknya harus langsung dirasakan petani dan masyarakat yang membutuhkan akses,” ujar Sumadi.
Ia menjelaskan, efisiensi anggaran sejatinya bukan berarti memangkas program-program prioritas, melainkan mengatur ulang pola distribusi keuangan daerah.
Mengingat sebagian anggaran kini dikelola langsung oleh pemerintah pusat, Sumadi mendorong agar pemerintah daerah lebih proaktif dalam menjemput bola.
“Makanya, daerah harus proaktif memanfaatkan program nasional yang tersedia,” terangnya.
Beberapa peluang emas yang menurutnya belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga fasilitas pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil.
Sumadi menilai kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjembatani akses tersebut.
“Kesempatan itu sudah ada. Tinggal bagaimana kita bersama-sama mendorong masyarakat agar bisa mengaksesnya,” katanya.
Selain mengandalkan program pusat, Sumadi memberikan catatan serius terkait penguatan ekonomi internal melalui hilirisasi.
Ia mengusulkan agar Berau mulai berani mengolah hasil bumi sendiri.
Salah satunya dengan membangun industri pengolahan sawit hingga menjadi minyak goreng jadi, sebagai strategi peningkatan nilai tambah komoditas lokal.
“Kalau hanya menjual bahan mentah, nilai tambahnya kecil. Dengan hilirisasi, potensi PAD bisa meningkat,” jelas Sumadi.
Ia menambahkan, ketergantungan pada sektor pertambangan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah tidak relevan lagi untuk jangka panjang, terutama dengan adanya regulasi pembagian hasil yang semakin terbatas.
Sumadi pun mengajak pemerintah daerah untuk mulai mengalihkan fokus pembangunan ekonomi pada produk turunan dari sektor perkebunan dan perikanan, seperti pengolahan terasi hingga kakao.
“Kami mendorong agar pengolahan hasil perkebunan, perikanan, hingga produk turunan seperti terasi dan kakao menjadi fokus pembangunan ekonomi ke depan,” pungkasnya. (*/Adv)
