BERAU TERKINI – Masyarakat Kabupaten Berau kini menghadapi beban berat akibat tingginya biaya listrik.
Situasi ini dipicu oleh kenaikan drastis biaya produksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola konsorsium PT Indo Pusaka Berau (IPB), menyusul dihentikannya subsidi batu bara dari PT Berau Coal.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengungkapkan, pihaknya telah mengambil langkah untuk meringankan beban masyarakat.
Salah satunya dengan berdiskusi intensif bersama PLN dan PT Berau Coal.
DPRD Berau mengajukan solusi tengah untuk masalah ini. Sumadi mengusulkan agar biaya pembelian batu bara dinaikkan sedikit, sementara PT Berau Coal diminta menurunkan harga jual.
“Sehingga, subsidi yang dikeluarkan tidak begitu besar dan bisa kembali diberlakukan,” jelas Sumadi.
Selain itu, Sumadi menyoroti adanya ketimpangan signifikan antara biaya produksi listrik dan harga beli yang ditetapkan PLN.
Dari informasi yang diterima DPRD, biaya produksi listrik di IPB sekitar Rp1.800 per kWh, namun PLN masih membeli dengan harga hanya Rp1.200 per kWh.
Sumadi mendesak perlunya koordinasi yang lebih intens antara PLN, PT Berau Coal, Pemerintah Daerah, dan konsorsium IPB.
Tujuannya adalah mencapai kesepakatan harga yang seimbang dan menguntungkan semua pihak.
Ia mengingatkan, stabilitas harga listrik ini juga berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat sekitar 48 persen saham IPB dimiliki oleh daerah.
DPRD mendesak agar semua pihak terkait, termasuk PT Yasin yang tergabung dalam konsorsium IPB, bersama-sama mencari solusi terbaik.
“Kami dorong PLN menaikkan harga beli listrik dan Berau Coal menurunkan harga batu bara. Ini penting agar kepentingan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (*/Adv)
