BERAU TERKINI – Bupati Berau, Sri Juniarsih, akhirnya ikut memberi kritikan langsung di depan publik terhadap kualitas pelayanan kesehatan di RSUD dr Abdul Rivai.
Kritikan tersebut disampaikan Sri Juniarsih saat menghadiri peresmian Gedung Walet RSUD dr Abdul Rivai yang merupakan tempat layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Jumat (3/10/2025).
Sri Juniarsih mengklaim, kritikan yang ia sampaikan merupakan aspirasi masyarakat yang merasakan langsung pelayanan di rumah sakit milik Pemkab Berau itu, terutama untuk pasiem BPJS.
Hingga saat ini, ia mengaku masih mendapatkan keluhan masyarakat terkait pasien kurang mampu yang harus membayar secara tunai pelayanan kesehatan, padahal terdaftar sebagai peserta BPJS.
Tak masifnya sosialisasi hingga tak adanya pelayanan langsung dari petugas BPJS menjadi momok menahun yang tak kunjung usai.
Padahal pemerintah menggelontorkan anggaran senilai lebih Rp34 miliar untuk membayar iuran kepada BPJS dalam program jaminan kesehatan gratis.
“Jangan malas untuk bekerja. Jangan sampai kami kembalikan BPJS menjadi Jamkesda,” tuturnya.
Sri juga mengkritik manajemen yang kerap tak satu suara dengan dewan pengawas. Padahal, dewan pengawas merupakan perpanjangan tangan kepala daerah untuk melaporkan kondisi riil yang terjadi di dalam rumah sakit.
Manajemen rumah sakit juga seharusnya memberikan ruang yang luas kepada dewan pengawas dalam melihat kelemahan pelayanan di rumah sakit pelat merah itu.
“Ini seharusnya sinergi karena merupakan bagian pemerintah untuk memantau kualitas pelayanan,” ucapnya.
Dia juga mengkritik kinerja para dokter spesialis yang masih membuka praktik pada jam kerja pelayanan di rumah sakit. Seharusnya, pelayanan dibuka dalam sepekan. Namun, dokter yang dibutuhkan tak berada di tempat.
Dalam beberapa kasus yang ia temui, dokter spesialis membuka pelayanan pada fasilitas kesehatan swasta demi menambah pundi pendapatan.
Padahal, para dokter tersebut telah dibayar secara profesional oleh pemerintah. Bila masih tetap menggunakan rutinitas seperti biasa, Sri tak menutup kemungkinan menyuruh dokter tersebut untuk hengkang dari rumah sakit.
“Nanti kita rumuskan perbup (peraturan bupati) untuk dokter spesialis agar tidak bekerja di luar rumah sakit. Kalau tidak mau, silakan hengkang, kami akan cari dokter baru yang lebih profesional,” tegasnya.
Kemudian, dia juga menyoroti kebersihan tempat tidur pasien. Saat ini, masih banyak kasus kebersihan ruangan, baik dari kelas 1 sampai kelas 3, yang masih banyak mendapatkan keluhan dari pasien.
“Kan orang risih kalau bednya bekas pasien yang sudah keluar. Itu harus jadi perhatian,” bebernya.
Dirinya berharap, dengan kehadiran gedung baru pelayanan untuk pasien di ICU dan kamar operasi dapat menjadi jawaban atas kualitas pelayan di rumah sakit.
Ia tak ingin ke depan terdapat kasus pasien ditolak untuk berobat di rumah sakit dengan fasilitas yang ada saat ini.
“Masyarakat saat ini sudah melek digital, jangan buat kesalahan dalam melayani masyarakat,” pesannya.
Sementara itu, Direktur RSUD dr Abdul Rivai, Jusram, menegaskan akan tetap mengikuti arahan pemerintah. Sebab, sejatinya suara pemerintah merupakan suara masyarakat yang merasakan pelayanan kesehatan.
“Evaluasi ini kami akan jadikan sebagai cambuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan,” tegas Jusram.
Terkait pasien BPJS, Jusram menginginkan BPJS dapat membuat bilik khusus untuk memberikan informasi konkret agar masyarakat dapat lebih melek terhadap kebutuhan pelayanan di rumah sakit.
“Sejauh ini BPJS tidak menyediakan itu,” ungkapnya.
Jusram berharap dengan adanya Gedung Walet, ke depan bisa menjadi bagian dari upaya pelayanan di masa mendatang.
Hal itu menganut filosofi pelayanan burung walet yang hidup secara cepat dan tepat, serta presisi dalam melayani masyarakat.
“Harusnya Juni kemarin gedung ini sudah diluncurkan, cuma ada kendala teknis, makanya ini jadi berlangsung agak lama,” ujarnya. (*)
