BERAU TERKINI – Perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Berau tengah menjadi sorotan dalam beberapa waktu ini karena dinilai tak memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Menanggapi hal itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih, meminta setiap perusda untuk melakukan inovasi dalam menjalankan bisnis perusahaan. Sebab, perusahaan tak bisa bertahan jika hanya mengandalkan satu jenis usaha.
“Sektor usahanya harus dikembangkan,” pesannya.
Sri mengakui, sumber daya yang dikelola perusahaan saat ini tak lagi diminati pasar. Dia mencontohkan, kayu yang menjadi sumber daya utama PT Hutan Sanggam Berau (HSB) kini tak lagi diminati banyak pembeli.
“Karena memang pasarnya berkurang,” ucap dia.
Pengalihan usaha yang dilakukan oleh PT HSB beberapa tahun belakangan ini dinilai cukup baik, seperti membuka lahan milik perusahaan untuk ditanami jagung pipil.
Diversifikasi usaha ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan keuntungan dari jenis usaha lain yang dikembangkan oleh perusahaan.
“Karena jagung kan juga bisa untuk meningkatkan perputaran ekonomi,” ujarnya.
Sri menyebut, sejauh ini telah memonitor langkah dua perusda yang ada di Berau, yakni PT HSB dan PT Indo Pusaka Berau (IPB).
Ia menilai dua perusahaan tersebut sudah cukup kreatif untuk mengembangkan bisnis. Namun, dibutuhkan langkah bisnis strategis lainnya untuk bisa meningkatkan pendapatan perusahaan.
Sri juga menegaskan, sejauh ini pemerintah belum menyuntikan modal ke kedua perusahaan tersebut. Sebab, dibutuhkan perencanaan bisnis yang memadai agar anggaran yang digelontorkan tak menguap.
“(Memang) Belum ada penyertaan modal selama ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, DPRD Berau telah memanggil PT IPB dan PT HSB untuk dimintai keterangan terkait masalah bisnis perusahaan.
Wakil Ketua DPRD Berau, Sumadi, mengatakan, pertemuan tersebut dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala manajemen hingga tidak bisa menghasilkan keuntungan.
Berdasarkan informasi dari PT IPB, ada beberapa faktor mengapa perusahaan milik Pemkab Berau sulit mendapat keuntungan, di antaranya berhentinya subsidi batu bara yang menjadi bahan bakar PLTU dari PT Berau Coal.
“Sehingga, IPB harus membeli batu bara dengan harga standar sesuai keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” katanya.
Kemudian, harga jual listrik ke PLN per KWh dinilai masih murah dan tidak sebanding dengan biaya dikeluarkan PT IPB.
“Sementara, harga jual IPB ke perusahaan swasta, seperti Berau Coal, itu lebih besar daripada PLN. Kondisi ini yang membuat IPB sulit dapat keuntungan,” jelasnya.
Sehingga, dalam waktu dekat, pihaknya akan memanggil manajemen PLN Tanjung Redeb dan PT Berau Coal untuk mencari solusi.
Dia menyebut, sekitar 60 persen dari total biaya operasional IPB terserap untuk pembelian bahan bakar batu bara. Sementara, biaya produksi listrik mencapai sekitar Rp1.800 per KWh yang membuat margin keuntungan PT IPB sangat tipis.
Berdasarkan ringkasan proyeksi APBD Perubahan 2025, PT Hutan Sanggam Labanan Lestari pada 2024 ditargetkan memberi pemasukan sebesar Rp800 juta, namun yang terealisasi hanya Rp28.658.559. Lalu, pada 2025 ditargetkan hanya Rp28 juta dan terealisasi Rp27.853.077.
Selanjutnya, Bankaltimtara pada 2024 ditargetkan Rp14,9 miliar dan terealisasi Rp14,981 miliar. Lalu, pada 2025, target penerimaan dari bankaltimtara juga Rp14,9 miliar, namun hanya terealisasi Rp11,369 miliar.
Kemudian, Perumda Air Minum Batiwakkal pada 2024 ditargetkan memberi penerimaan Rp1,9 miliar dan terealisasi Rp1,476 miliar. Pada 2025, targetnya menurun menjadi Rp600 juta dan tidak ada yang masuk ke kas pemerintah daerah.
Lalu, PT Indo Pusaka Berau (IPB) pada 2024 ditargetkan memberi pemasukan Rp2 miliar dan terealisasi Rp2,031 miliar. Sayangnya, pada tahun ini IPB tidak ditargetkan memberikan pemasukan bagi PAD Berau. (*)
