BERAU TERKINI – SPPG Gunung Panjang di Berau belum kantongi SLHS, namun memastikan MBG tetap aman dikonsumsi oleh murid.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gunung Panjang, Berau, mengakui bahwa pihaknya hingga saat ini belum sepenuhnya menerapkan aturan terbaru terkait pengelolaan Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu aturan yang belum diterapkan adalah kewajiban bagi juru masak untuk memiliki sertifikat pelatihan dan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala SPPG Gunung Panjang, Juanda Sitanggang menyampaikan juru masak yang bertugas mengolah MBG belum mengantongi sertifikat resmi maupun SLHS sebagaimana yang diwajibkan oleh pemerintah pusat.
Meski begitu, kepala juru masak di SPPG Gunung Panjang sudah sangat berpengalaman di dapur dan memiliki kemampuan profesional dalam menangani makanan dengan jumlah besar untuk konsumsi massal.
“Memang betul, juru masak kami belum memiliki SLHS dan sertifikasi secara formal. Namun, kepala koki kami sudah profesional dan berpengalaman,” ungkap Juanda saat dihubungi pada Selasa (30/9/2025).
Dia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam proses mendaftarkan SLHS bagi kepala juru masak MBG di SPPG Gunung Panjang. Proses ini disebut membutuhkan waktu karena beberapa faktor teknis dan administratif.
“Proses pengurusan SLHS sedang berjalan. Namun memang tantangan tersendiri di Berau, karena sulit mencari juru masak yang sudah memiliki SLHS ataupun sertifikat pelatihan secara formal,” tambahnya.
Meski belum memenuhi aturan administratif baru tersebut, Juanda memastikan bahwa makanan yang dihasilkan oleh SPPG Gunung Panjang tetap aman dikonsumsi. Hingga saat ini, menurutnya, tidak ada laporan kasus keracunan dari siswa penerima manfaat MBG yang didistribusikan oleh pihaknya.
“Kami tetap berkomitmen menjaga kualitas dan keamanan makanan. Seluruh bahan baku yang datang ke dapur kami selalu dicek terlebih dahulu untuk memastikan dalam kondisi segar dan layak konsumsi sebelum dimasak,” tegasnya.
Selain itu, Juanda menuturkan bahwa seluruh pekerja di dapur SPPG Gunung Panjang telah mengikuti pelatihan penjamah makanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Berau. Pelatihan ini dianggap sebagai syarat mutlak agar dapur MBG bisa beroperasi.
“Petunjuk dari pusat sangat jelas, tidak boleh ada operasional dapur MBG jika tenaga kerjanya belum ikut pelatihan penjamah makanan. Ini menjadi standar kami. Apalagi saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan sudah menjalin nota kesepahaman (MoU) untuk menjaga kualitas pangan MBG,” jelas Juanda.
Tak hanya mengandalkan pengalaman juru masak, ia menyebutkan bahwa SPPG Gunung Panjang juga melibatkan ahli gizi secara aktif dalam proses produksi MBG.
Di mana, setiap harinya ahli gizi bertugas melakukan sampling terhadap makanan yang diproduksi, serta menghitung kandungan gizi dan nutrisi untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan murid sekolah penerima manfaat.
“Kami selalu melibatkan ahli gizi. Mereka yang memastikan bahwa MBG yang kami distribusikan mengandung gizi yang sesuai, serta aman dikonsumsi oleh anak-anak. Ini bentuk tanggung jawab kami terhadap kesehatan para siswa,” pungkas Juanda.
Meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi baru, SPPG Gunung Panjang menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penyesuaian. Juanda berharap ada dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam hal pelatihan dan penerbitan SLHS, agar semua dapur MBG di Berau dapat memenuhi standar yang ditetapkan.(*)
