BERAU TERKINI – Sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Berau masih sering menjadi sorotan banyak pihak.
Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga, mengingatkan Pemkab Berau, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), agar melakukan pekerjaan sesuai standar.
Tak hanya itu, pengawasan di lapangan juga harus dimaksimalkan agar mencegah potensi pekerjaan yang dilakukan asal-asalan.
“Harus kita awasi. Karena ada saja proyek yang dianggap tidak sesuai standar atau bahkan keluar dari perencanaan yang sudah ditetapkan,” tegas Saga, Kamis (26/2/2026).
Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya difokuskan pada penyelesaian administrasi atau ketepatan waktu pekerjaan.
Lebih dari itu, kualitas hasil pembangunan harus menjadi prioritas utama agar anggaran yang digelontorkan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Proyek pembangunan bukan hanya soal selesai tepat waktu. Perencanaan harus sesuai standar dan hasilnya maksimal, sehingga tidak mengecewakan,” ujarnya.
Saga menilai, proyek yang dikerjakan tanpa memperhatikan standar mutu hanya akan merugikan daerah.
Apalagi, anggaran pembangunan bersumber dari dana publik yang seharusnya dikelola secara bertanggung jawab dan transparan.
“Kita sekarang sedang efisiensi. Jadi semua pekerjaan harus maksimal,” paparnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kontraktor yang dinilai kurang bertanggung jawab setelah proyek dinyatakan rampung, meski masa pemeliharaan belum berakhir.
“Perlu evaluasi rutin. Jangan sampai setelah selesai dikerjakan, kontraktor lepas tangan, padahal masih masa pemeliharaan,” tegasnya lagi.
Karena itu, Komisi III DPRD Berau mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh proyek pembangunan.
Pengawasan harus diperketat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga masa pemeliharaan.
“Uang yang digunakan harus benar-benar berbanding lurus dengan kualitas hasil yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (*)
