BERAU TERKINI – Kondisi infrastruktur jalan menuju wilayah pesisir Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mendesak instansi teknis terkait untuk memperkuat sinergi pengawasan di lapangan.
Legislator yang akrab disapa Sari ini menilai kerusakan jalan yang kerap terjadi di jalur pesisir tidak lepas dari lemahnya kontrol terhadap kendaraan bermuatan berat. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim untuk tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Saya meminta UPTD PU, Dinas Perhubungan, maupun Dinas Kehutanan Provinsi untuk saling berkoordinasi secara ketat perihal penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat. Pengawasan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa sektoral,” tegas Sari, Kamis (18/12/2025).
Kapasitas Jalan Terbatas
Menurut Sari, permasalahan utama kerusakan jalan di pesisir adalah ketidaksesuaian antara kelas jalan dengan beban kendaraan yang melintas. Jalur tersebut sejatinya hanya didesain untuk menahan beban maksimal 8 ton.
Namun faktanya, jalanan umum tersebut kerap dilintasi armada perusahaan perkebunan maupun kehutanan dengan tonase yang jauh melebihi kapasitas (Over Dimension Over Loading/ODOL). Hal ini mempercepat degradasi aspal dan menimbulkan lubang-lubang berbahaya.
“Kondisi jalan di pesisir itu kapasitasnya hanya 8 ton, tapi faktanya sering dilalui kendaraan yang bobotnya jauh melebihi itu. Ini menjadi warning keras kepada para pengusaha, baik perkebunan maupun kehutanan, agar mematuhi aturan muatan,” ujarnya.
Anggaran Terbatas, Batal Semenisasi
Sari juga mengungkapkan kabar kurang sedap terkait rencana peningkatan jalan. Akibat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim yang belum stabil, beberapa rencana proyek peningkatan jalan menjadi beton (rigid pavement) di jalur pesisir terpaksa ditunda.
Anggaran yang ada kini dialihkan untuk penanganan darurat atau perbaikan fungsional semata. Dalam situasi keterbatasan anggaran ini, Sari menekankan pentingnya peran pengusaha untuk “tahu diri” dan ikut merawat aset negara yang mereka gunakan.
“Karena kondisi keuangan provinsi belum stabil, rencana peningkatan jalan menjadi rigid beton terpaksa dialihkan ke perbaikan fungsional sementara. Maka, kami minta pengusaha turut membantu pemerintah menjaga infrastruktur yang ada, jangan memaksakan muatan berlebih,” pungkasnya. (*)
