BERAU TERKINI – Rencana Pemerintah Kabupaten Berau menggagas wacana transisi ekonomi dari sektor pertambangan menjadi ekowisata dan agroindustri yang tersusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tak bisa dijalankan sendiri.
Harapan pemerintah untuk perlahan beralih menuju sektor non tambang, seperti pariwisata dan agroindustri, membutuhkan dukungan banyak pihak, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau. Sebagai mitra strategis pemerintah, DPRD punya peran dalam membuat kebijakan melalui pembuatan peraturan daerah, membahas dan menyetujui APBD, hingga mengawasi jalannya pemerintahan.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai, salah satu sektor penting yang harus dioptimalkan adalah hilirisasi kelapa sawit. Pemerintah harus cepat menangkap peluang dengan menghadirkan investor untuk membangun industri pengolahan. Sehingga, masyarakat bisa mendapatkan manfaat langsung dari hilirisasi kelapa sawit, dan tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata.
Dia mengakui, pariwisata Berau cukup mendunia karena memiliki kekayaan wisata dengan keindahan bawah lautnya. Namun, berbeda dengan Bali atau Lombok yang punya banyak daya tarik lain seperti pantai dan surfing, pariwisata Berau masih terbatas pada wisata selam.
Oleh karena itu, jika ingin sektor pariwisata maju, pemerintah daerah perlu menata ulang regulasi, termasuk soal peredaran minuman keras yang saat ini tidak terkendali.
Menurut Dedy, peraturan daerah sebenarnya hanya membolehkan miras beredar di hotel berbintang lima. Faktanya, Berau belum punya hotel berbintang lima, sehingga aturan ini jadi tidak efektif.
“Menurut saya, perda itu harus ditinjau ulang. Kalau memang mau dijadikan sumber PAD, harus jelas pengaturannya. Tapi kalau tidak, lebih baik ditutup sekalian supaya tidak menimbulkan masalah di masyarakat,” kata Dedy.
Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong, juga mengingatkan Pemkab Berau untuk mempersiapkan transisi ekonomi karena selama ini terlalu bergantung pada pertambangan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani menciptakan produk unggulan dari sektor UMKM, perkebunan, pertanian, atau kelautan. Sehingga, ketika kapal-kapal kembali ke Surabaya, mereka tidak kosong, tapi membawa hasil-hasil dari Berau. Bukan hanya mengangkut hasil tambang.
“Saya sangat optimis transisi ekonomi ini bisa berjalan. SDM kita sudah bagus, tinggal bagaimana niat dan kesungguhan pemerintah daerah untuk mendedikasikan diri sepenuhnya bagi Berau,” kata Rudi.
Rudi menyebut, sektor pariwisata punya peluang besar. Tinggal bagaimana menyusun konsep yang jelas. Dia menyarankan agar dibuat roadmap 10-20 tahun ke depan.
“Undang para ahli, pelajari daerah-daerah yang sudah berhasil, seperti Banyuwangi. Jangan malu untuk belajar dan seolah kita memulai dari titik nol lagi, tapi dengan perencanaan matang,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, juga meminta pemerintah daerah mulai fokus menyiapkan transisi ekonomi pasca-tambang.
Dia mengatakan, Berau tidak bisa terus bergantung pada sektor pertambangan. Arah pembangunan harus mulai diarahkan pada pariwisata, perkebunan, pertanian, dan hilirisasinya.
“Alhamdulillah, masyarakat sudah mulai bergerak, menanam padi, jagung, dan berbagai komoditas lainnya. Itu perkembangan positif. Meski demikian, tantangan tetap ada. Di pertanian, harga pupuk masih tinggi dan akses pasar terbatas,” ungkapnya.
Di sektor pariwisata, persoalan akses dan infrastruktur masih menjadi hambatan. Karena itu, perbaikan infrastruktur dan promosi wisata ke tingkat nasional maupun mancanegara harus terus dilakukan.
“Saya optimis, jika pemerintah konsisten mendorong investasi dari tiga pilar, yaitu investor luar negeri, korporasi atau patungan modal dari pengusaha dan masyarakat, serta BUMD, maka ke depan PAD Kabupaten Berau bisa meningkat, lapangan kerja terbuka, dan transisi ekonomi berjalan lebih lancar,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menambahkan, Pemkab Berau perlu mengevaluasi penyerapan dan penggunaan anggaran. Sebab, selama ini, pembangunan di Berau masih cukup banyak dititikberatkan pada infrastruktur fisik.
“Itu memang penting, tapi kalau bicara transisi ekonomi, kita juga harus memperkuat sektor lain. Anggaran untuk pertanian dan pariwisata, misalnya, harus lebih ditingkatkan dibanding tahun-tahun sebelumnya,” kata Subroto.
Di lapangan, kata dia, masyarakat masih banyak membutuhkan bantuan bibit, alat tanam, hingga bajak. Hal ini seharusnya menjadi prioritas agar Berau benar-benar bisa beralih dari ketergantungan tambang ke sektor pertanian dan perkebunan.
“Kalau kita lihat perjalanan lima tahun terakhir, program Bupati sudah berjalan cukup baik. Hanya saja, porsi anggaran perlu diarahkan secara lebih tepat agar betul-betul menunjang perekonomian masyarakat. Karena itu, kami di Dewan berkali-kali menyuarakan pentingnya hilirisasi, terutama di perkebunan,” terangnya.
Dia menyebut, di Berau ada ribuan hektare sawit yang sudah berproduksi, baik milik masyarakat, plasma, maupun perusahaan inti. Dia menyayangkan jika hanya berhenti pada bahan baku.
Hilirisasi pun menjadi penting. Selain meningkatkan PAD, juga bisa membuka lapangan kerja baru. Apalagi, pemerintah harus mengantisipasi meningkatnya pengangguran akibat berkurangnya aktivitas pertambangan.
Sektor pariwisata juga jangan dilupakan. Selama ini, pariwisata sudah menyumbang PAD cukup besar. Tinggal bagaimana mengembangkannya dengan perencanaan matang dan dukungan anggaran.
“Kalau di Jawa, rencana pengembangan wisata bisa tergambar jelas hingga lima tahun ke depan. Kita juga perlu seperti itu agar masyarakat bisa melihat arah pengembangan wisata,” sambungnya.
Dia berharap, ke depan, pemerintah daerah harus fokus menyalurkan anggaran pada sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan tenaga kerja. Hal itu penting untuk menjawab tantangan transisi ekonomi. Selain itu, program-program yang sudah berjalan tapi belum tuntas harus segera diselesaikan agar bisa berlanjut pada program baru dengan hasil yang lebih maksimal. (*)
