Foto: Ketua Komisi 1 Fery Kombong
TANJUNG REDEB – Belum maksimalnya serapan anggaran Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dikelola Dinas Spsial Berau mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Berau. Bahkan temuan itu telah disampaikan DPRD kepada pemerintah daerah melalui paripurna LKPJ tahun 2021 lalu.
Dikatakan Ketua Komisi I DPRD Berau, Fery Kombong, sepanjang 2021 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapat anggaran Rp.315.199.900, namun hanya terealisasi Rp.205.180.794 atau 65%. Rendahnya serapan dana jaminan sosial ini mendorong DPRD untuk menggelar Hearing dengan instansi terkait.
“Serapannya disana rendah, bahkan untuk serapan PBI dari APBN belum terserap semua. Nanti akan kita panggil Dinas Sosial,”ujarnya.
Menurutnya, program ini seharusnya dapat dijalankan dengan maksimal. Hal itu karena program tersebut langsung menyentuh masyarakat Berau. Apalagi sepanjang 2021 kondisi covid-19 di Berau masih cukup tinggi.
“Harusnya bisa berjalan, (program) itu bisa langsung menyentuh masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyayangkan jika dana tersebut tidak terserap secara maksimal. Di daerah lain, menurutnya justru kekurangan anggaran sosial, Berau disayangkan justru tidak maksimal dan bersisa.
Sehingga dirinya menegaskan untuk penggunaan anggaran tersebut harus dimaksimalkan agar memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, apalagi untuk masyarakat tidak mampu.
“Harus terserap maksimal, sehingga perlindungan kepada masyarakat bisa terpenuhi. Ini akan di evaluasi untuk mengetahui persoalanya dimana,”tandasnya.(*/adv)
