BERAU TERKINI – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong pembenahan menyeluruh terhadap sistem pembinaan olahraga daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim di Samarinda, Senin (25/8/2025).
Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, Dewan Pendidikan Kaltim, serta perwakilan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Swasta. RDP ini membahas tata kelola Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan honorarium guru swasta.
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV H. Baba dan Sekretaris Komisi IV M. Darlis Pattalongi.
H. Baba menegaskan bahwa pengelolaan BOSDA harus diarahkan untuk mendukung distribusi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) secara adil dan merata.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada sekolah yang tertinggal, baik negeri maupun swasta. Pemerataan dana operasional adalah kunci untuk memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan,” ujar H. Baba.
Senada, Anggota Komisi IV, Hartono Basuki, menambahkan bahwa eksistensi sekolah swasta di Kaltim masih sangat relevan. Ia menyoroti program pendidikan gratis yakni Gratispol yang digulirkan pemerintah perlu dirumuskan dengan formula yang tepat agar benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Sekolah swasta jangan sampai terpinggirkan. Kita harus pastikan program Gratispol tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar terdistribusi secara adil,” tegasnya. (Ftr/Adv/DPRD Kaltim)
