BERAU TERKINI — Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Berau masih menghadapi kendala, terutama pada kesiapan anggaran pembangunan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengupayakan akses pendidikan melalui skema lain.
Kepala Dinas Sosial Berau, Iswahyudi, mengungkapkan, pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Namun, hingga kini realisasinya belum dapat dilakukan.
“Lahannya sudah kita siapkan, sekitar 10 hektare. Tapi memang masih terkendala anggaran untuk pembangunan,” ujarnya pada Berauterkini, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun ini program Sekolah Rakyat secara nasional masih diprioritaskan pada daerah yang telah siap dari sisi anggaran dan infrastruktur, seperti di tingkat provinsi dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Sebagai alternatif, Pemkab Berau mengirimkan anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengikuti Sekolah Rakyat yang dikelola Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
“Saat ini, ada 11 anak asal Berau yang sudah mengikuti Sekolah Rakyat di Samarinda sejak tahun lalu. Sekarang mereka sudah masuk semester dua, terdiri dari siswa SD dan SMA,” jelasnya.
Selain itu, Dinsos juga menyalurkan sekitar 18 anak lainnya melalui program panti sosial, di mana mereka mendapatkan fasilitas tempat tinggal sekaligus pendidikan.
Iswahyudi menambahkan, tantangan utama dalam pelaksanaan program ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga kesiapan orang tua.
“Banyak orang tua yang belum siap melepas anaknya sekolah jauh dari rumah. Bahkan sempat ada yang meminta anaknya pulang, jadi ini juga perlu kita berikan pemahaman,” katanya.
Dari sisi data, ia menyebut angka partisipasi sekolah untuk jenjang SD di Berau sudah mencapai lebih dari 100 persen.
Artinya, hampir tidak ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
Namun, untuk jenjang SMA masih ditemukan anak yang belum melanjutkan pendidikan.
Ia juga menegaskan, program ini tidak dibuka melalui pendaftaran umum.
Namun, melalui usulan dari Dinas Sosial berdasarkan hasil verifikasi lapangan agar tepat sasaran.
“Kalau ada anak dari keluarga desil 1 dan 2 bisa melapor ke Dinsos untuk diverifikasi. Program ini memang khusus, jadi tidak seperti sekolah biasa yang buka pendaftaran umum,” pungkasnya. (*)
