Reporter : Redaksi
|
Editor : Syaifuddin Zuhrie

NUSANTARA,-Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) di Kalimantan Timur, khususnya di daerah Penajam Paser Utara (PPU) dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga 12 September 2024.

Hal ini disepakati dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

Muhadjir menyampaikan, usulan melanjutkan TMC juga datang dari pemerintah daerah Penajam Paser Utara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN.

“Atas usulan dari pemerintah PPU dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tentu saja dari Plt Kepala Otorita IKN, untuk operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB tetap dilanjutkan. Setidaknya operasinya berlanjut sampai tanggal 12 September 2024,” kata Muhadjir seperti dikutip Berauterkini dari Kompas.com

Muhadjir menyampaikan, kelanjutan TMC bertujuan menghindari kemungkinan terjadi gangguan akibat cuaca saat pembangunan IKN.

Ia berharap, pembangunan infrastruktur fisik di IKN tercapai maksimal karena upaya ini. “Karena berdasarkan laporan kepala BMKG bahwa sampai September nanti curah hujan di Kalimantan, khususnya di Kaltim dan khususnya lagi sekitar IKN itu masih tinggi,” ucap dia.

Kepala BNPB Suharyanto menyatakan, modifikasi cuaca pun dilakukan untuk menghindari dampak bencana, seperti ancaman longsor dan banjir besar.

Hal ini mengingat wilayah Kalimantan memiliki karakteristik hujan sepanjang tahun. Modifikasi cuaca, kata dia, merupakan permintaan pemerintah daerah dan atas rekomendasi BMKG. “Di Kalimantan Timur masih banyak turun hujan, beberapa titik ada banjir dan tanah longsor. Kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk supaya hujan tak datang secara deras dan diarahkan ke tempat lain. Ini tak hanya dilakukan di Kaltim dan PPU saja, tapi dilakukan di seluruh NKRI ketika dibutuhkan,” ucap Suharyanto. (*)